Komisi II Ingatkan Pemerintah RPP Otsus Papua Diambang Jatuh Tempo
Ia tak menampik telah dilakukan konsinyering antara Pemerintah dan Komisi II DPR RI. "Kendati demikian, konsinyering bukan forum resmi yang diatur dalam tata tertib DPR RI," tegas Rifqi.
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pemerintah terkait UU No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat mensyaratkan kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Otsus itu harus diterbitkan selambat-lambatnya 90 hari kerja pasca diundangkannya UU Otsus.
Rifqi menegaskan, dalam UU Otsus, penyusunan PP dimaksud wajib berkonsultasi dengan DPR RI dan DPD RI. "Agenda rapat konsultasi resmi Pemerintah dengan Komisi II DPR RI belum dilaksanakan sampai saat ini. Padahal selambat-lambatnya 18 Oktober 2021, PP tersebut harus diterbitkan," ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Bantuan apa yang disalurkan Kementan untuk masyarakat Papua? Kementan merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia. "Kami sampaikan terimakasih karena kementan memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak cuaca ektrem secara cepat. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di tiga distrik yang terdampak yaitu Agandugume, Lambewi dan Oneri," ujar Darwin di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Jalan Haetubun Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Senin (7/8).
-
Siapa yang memimpin penyerahan bantuan 'Kemendag Peduli' di Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
Ia tak menampik telah dilakukan konsinyering antara Pemerintah dan Komisi II DPR RI. "Kendati demikian, konsinyering bukan forum resmi yang diatur dalam tata tertib DPR RI," tegas Rifqi.
Dalam konsinyering tersebut, beberapa ketentuan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kehutanan hendak ditarik kembali ke Pemerintah Pusat. "Saya mencium aroma "perampokan" otonomi khusus Papua yang telah diberikan UU Otsus melalui pengaturan dalam RPP yang diajukan Pemerintah pada saat Konsinyering yang lalu," ungkap Legislator Dapil Kalimantan Selatan ini.
Bagi Rifqi, konsistensi antara ketentuan dalam PP dan UU Otsus amat penting. Ini bukan hanya soal kenersesuaian norma sebagaimana kaidah penyusunan perundang-undangan. Jauh dari itu, jika isi PP menyimpangi UU Otsus maka ia berpotensi melahirkan ketidakpercayaan saudara-saudara kita di Papua terhadap NKRI. "Kita sedang mempertaruhkan kedaulatan NKRI melalui PP ini," ungkap Rifqi.
Baca juga:
Wapres Sebut Dua RPP Soal Otsus Papua Hampir Final
Ketua DPR Ingatkan Aturan Turunan UU Otsus Papua Harus Dengar Aspirasi Masyarakat
Mendagri: Ada Kekhususan, Merauke Sudah Bisa Menjadi Papua Selatan
Mendagri: Papua Miliki Anggaran Terbesar Nomor Delapan di Seluruh Indonesia
Temui Wapres, Tito Laporkan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah atas UU Otsus Papua
Kemendagri: Dana Otsus Harus Digunakan untuk Kepentingan Orang Asli Papua