Komisi II: Mendagri Butuh Wamen untuk Siapkan Penjabat Kepala Daerah
Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kemendagri memiliki beban yang berat.
Presiden Joko Widodo kembali menyiapkan kursi wakil menteri. Terbaru, Jokowi membentuk kursi wakil menteri dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa memandang, ada kebutuhan tertentu dengan menyiapkan kursi wakil menteri dalam negeri. Karena untuk menghadapi kekosongan kursi kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
"Mendagri harus menyiapkan para penjabat karena akan banyak kepala daerah yang sudah berakhir di tahun 2022. Ada tujuh gubernur kan di 2022 akan berakhir. Nanti di 2023 juga banyak sekali gubernur yang akan berakhir juga kan, dan itu kan juga harus ada penjabat dan penjabat itu yang mengelola mengatur dari Kemendagri," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1).
Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kemendagri memiliki beban yang berat.
"Apalagi nanti Kemendagri akan menghadapi beban yang berat pekerjaan yang besar dia akan ada pemilu 2024 serentak nasional, ada Pilkada ada Pilpres," kata Saan.
Maka itu, politikus NasDem ini menilai Jokowi memiliki alasan yang logis menambah kursi wakil menteri dalam negeri. Sehingga posisi wakil menteri dalam negeri dinilai memang diperlukan.
"Tentu dengan beban pekerjaan yang sangat besar dan juga menyiapkan persiapan persiapan jelang Pemilu maka menurut saya memang penting dan masuk akal kalau misalnya presiden membuat membentuk wamendagri," kata Saan.
Baca juga:
NasDem Duga 10 Kursi Wamen Diisi Bersamaan saat Reshuffle Kabinet
Ada 10 Kursi Wakil Menteri Kosong di Kabinet Jokowi
DPR Pertanyakan Alasan Jokowi Tambah Kursi Wakil Menteri
Mensesneg: Posisi Wamen Tidak Berarti Harus Diisi
Teken Perpres, Jokowi Tambah Posisi Wamen Kemendagri
Istana soal Jabatan Wamen: Ini Slot Dibuka saat Dinilai Butuh, Bukan Politik