Komisi II Sebut RUU Pemilu Bisa Tak Dilanjutkan Kalau Masih Ada Fraksi Menolak
Doli mengatakan, sebelumnya semua fraksi di Komisi II DPR RI ingin RUU Pemilu dilanjutkan. Hanya saja ada perkembangan berbeda belakangan ini. Karena RUU Pemilu merupakan inisiatif DPR, perlu seluruh fraksi menyetujui bersama.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, seluruh fraksi akan duduk bersama membahas nasib pembahasan RUU Pemilu. Sebab, perkembangan baru-baru ini PAN dan PPP menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
"Kami akan rapat kembali meminta ketegasan dari masing masing Fraksi apakah ada pernyataan resmi dari partai politik untuk dilanjutkan atau tidak," kata Doli di DPR, Kamis (28/1).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
Doli mengatakan, sebelumnya semua fraksi di Komisi II DPR RI ingin RUU Pemilu dilanjutkan. Hanya saja ada perkembangan berbeda belakangan ini. Karena RUU Pemilu merupakan inisiatif DPR, perlu seluruh fraksi menyetujui bersama.
"Jadi kalau inisiatif DPR semua fraksi harus mempunyai pandangan yang sama. Apakah UU itu perlu diubah atau tidak. Awalnya kita semua sepakat, Di Komisi II semuanya sepakat," kata Doli.
Doli mengatakan, jika masih ada suara penolakan maka RUU Pemilu tidak dilanjutkan. Sebab, perlu suara bulat dari seluruh fraksi agar RUU ini bisa dibahas.
"Kalau ada satu dua masih harus ditunda karena pandemi saya agak sulit untuk dilanjutkan karena harus ada suara yang bulat," kata Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Saat ini RUU Pemilu tengah dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Doli menyebut akan mengembalikan kepada mekanisme tata tertib DPR. Apakah RUU Pemilu tetap dimasukan dalam Prolegnas Prioritas 2021 atau ditunda tahun depan.
"Atau misalnya tidak perlu ditunda dalam periode ini nantikan kesepakatan di pimpinan dan di rapat Bamus yang terdiri dari perwakilan Fraksi," jelas Doli.
Sebelumnya, RUU Pemilu telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. Belakangan, PAN menolak pembahasan RUU Pemilu karena alasan UU Pemilu yang ada masih dapat digunakan untuk beberapa kali pemilihan berikutnya. Serta alasan masih dalam situasi pandemi Covid-19.
PPP juga menyatakan hal serupa. Mereka menolak pembahasan RUU Pemilu karena tidak ada urgensi untuk membuat produk hukum baru.
Baca juga:
Pilkada Serentak 2024 Bebani Anggaran & KPU, Golkar Ingin Tetap Digelar 2022 & 2023
Demokrat Sayangkan Jika Dukung atau Tolak Pilkada 2022-2023 untuk Jegal Capres
Tolak Revisi UU Pemilu, PKB Tegaskan Tak Niat Jegal Anies Baswedan
Partai Berkarya Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Fahri Hamzah Minta UU Pemilu Jangan Sering Diubah
Masa Depan Anies Baswedan Ditentukan RUU Pemilu