Komnas HAM Dukung Penundaan Pilkada Demi Hak Kesehatan Publik
Tidak menutup kemungkinan, warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya menularkan wabah ke penyelenggaraan Pemilu.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mendukung langkah pemerintah, DPR dan KPU yang menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 karena alasan wabah virus corona atau Covid-19. Ia mengatakan pertimbangan keselamatan warga negara memang perlu diprioritaskan di tengah wabah penyakit.
"Saya melihat ini kewajiban negara untuk bisa melindungi kesehatan warga negara, mau tidak mau hak politik kita tunda sementara," kata Amir dalam diskusi Pemilu dalam Pandemi Covid-19, Senin (6/4).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Kenapa cromboloni viral di media sosial? Tips Membuat Cromboloni saat ini tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial khususnya Tiktok.
Selain kesehatan masyarakat, keselamatan penyelenggaraan Pemilu juga perlu diperhatikan. Bila Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan, maka tak ada yang bisa menjamin keselamatan para penyelenggara.
Tidak menutup kemungkinan, warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya menularkan wabah ke penyelenggaraan Pemilu.
"Kalau semua terjangkit bagaimana bisa melaksanakan ini," ujarnya.
Amir melanjutkan, produksi dan distribusi surat suara ke daerah juga menjadi kendala terbesar jika Pilkada Serentak 2020 tetap harus dilaksanakan. Di tengah pandemi Covid-19, produksi surat suara tidak dapat dilakukan. Terlebih setelah pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ruang aktivitas masyarakat dipersempit.
"Sederhana saja, surat suara di mana? Apakah ada hari ini percetakan siap?" ujarnya.
"Kalau minggu ini sampai pekan depan ada yang lockdown dan PSBB dilaksanakan, ya pergerakan tidak bisa jalan kan. Ini saya mau bilang situasional seperti ini hak politik bisa dihentikan sementara. Bukan mau batasi hak demokrasi orang tapi demi menyelamatkan demokrasi dan hidup orang," pungkasnya.
Baca juga:
DPR Minta Kesepakatan Waktu Pelaksanaan Pilkada yang Ditunda Diatur dalam Perppu
KPU Minta Anggaran Pilkada Belum Terpakai Tidak Digunakan
KPU dan Bawaslu Nilai Cukup Dua Poin Penting di Perppu Penundaan Pilkada
Cawalkot Medan Bobby Nasution Dukung Pilkada Serentak Ditunda
Pengamat Usul Skema Penganggaran Pilkada Diatur Dalam Perppu
Pengamat Dorong Perppu Penundaan Pilkada Sekaligus Ubah Keserentakan Pemilu