Kontroversi upacara penyambutan Jokowi di Istana oleh SBY
Setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi akan ke Istana dan disambut SBY dengan upacara militer.
Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar acara penyambutan Joko Widodo (Jokowi) setelah dilantik sebagai presiden menuai kontroversi. SBY akan menggelar acara pisah sambut itu di Istana Merdeka pada 20 Oktober.
Setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi akan ke Istana dan disambut SBY dengan upacara militer. Kemudian mengajak Jokowi keliling Istana. Usai penyambutan, Jokowi direncanakan melepas SBY dan istri untuk meninggalkan Istana.
Banyak yang mendukung, ada pula mengkritik. Rencana acara pisah sambut ini kali pertama dalam sejarah Indonesia.
Berikut ini orang-orang yang mengkritik rencana SBY gelar acara pisah sambut presiden di Istana seperti dirangkum merdeka.com, Jumat (17/10):
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
SBY dianggap lebay
Kritik datang dari Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. Anggota DPR ini menilai rencana SBY menggelar acara menyambut Jokowi adalah lebay dan berlebihan ketika dia telah tidak menjadi presiden.
"Ini lebay juga, begitu dilantikkan sudah habis jabatan SBY. Enggak usah lagi pakai seremonial pakai pelepasan, udahlah, enggak usah terlampau lebay-lebay," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).
Bambang menyoroti anggaran yang digunakan oleh SBY terkait serah terima jabatan dan upacara militer setelah Jokowi dilantik di MPR. "Inikan juga pakai anggaran negara juga, mengerahkan mungkin 5 kali lipat, anggaran negara juga. Pendukung boleh bilang anggaran ini anggaran dari relawan tapi memang bayar keamanan? Enggak kan? Yang harusnya budget-nya satu kekuatan jadi 5 kekuatan," jelasnya.
Dia menegaskan, saat Jokowi mengambil sumpah di MPR maka otomatis Jokowi telah resmi menjadi presiden. Kemudian SBY menjadi warga sipil biasa dan tidak berhak atas penggunaan anggaran negara.
NasDem: SBY bukan siapa-siapa lagi
Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat menyatakan, rencana penyambutan Jokowi oleh SBY di Istana itu pasti mendapat tantangan. Rencana SBY itu dianggap tidak masuk akal.
"Enggak mungkin, enggak bisa itu, pasti ditolak," kata Victor kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).
Setelah Jokowi dilantik secara resmi sebagai Presiden ketujuh, SBY bukan siapa-siapa lagi. Ketua Umum Partai Demokrat itu otomatis menjadi warga biasa.
"Setelah Jokowi dilantik, SBY bukan siapa-siapa lagi. Enggak bisa dia nyambut Jokowi di Istana. Harusnya Panglima TNI yang nyambut Jokowi sebagai panglima tertinggi," jelasnya.
Tak ada aturan pisah sambut presiden
Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai dalam sistem tata negara Indonesia, setelah Jokowi dilantik otomatis SBY bukan lagi seorang presiden. Maka, secara etika tata negara, SBY tak punya wewenang di Istana untuk membuat suatu acara.
"Karena setelah dilantik itu, tuan rumahnya Jokowi dan SBY sebagai tamu, jadi kan ini terbalik nantinya," ujar Refly saat berbincang dengan merdeka.com.
Refly menambahkan, usai pelantikan Jokowi pihak Istana juga harusnya menganggap SBY sudah menjadi warga negara biasa. "Jadi kalau sudah Jokowi dilantik, kalau dia tidak suka dengan acara SBY ya sah saja," katanya.
Dari segi etika niat baik, langkah SBY itu dinilai bagus karena membuat acara sambutan. Pasalnya, transisi pemerintahan lama ke baru sepanjang sejarah tidak dilakukan dengan baik. "Dari Soekarno hingga transisi Megawati ke SBY tidak berjalan baik," ucapnya.
Refly menyarankan kalau SBY tetap berencana membuat acara itu, waktu pelaksanaan yang diubah. Misalnya, sehari menjelang pelantikan Jokowi karena SBY saat itu masih menjabat Presiden atau tuan rumah. "Bisa juga sebelum dilantik, biar nanti berangkat sama-sama ke DPR," tuturnya.
Harusnya Jokowi antar SBY ke Cikeas
Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin menilai upacara militer penyambutan Joko Widodo oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah pelantikan presiden Jokowi tidaklah tepat. Idealnya, jelas Mahyudin, Presiden SBY mengantarkan Jokowi ke MPR untuk dilantik dan kemudian usai pelantikan Jokowi mengantarkan SBY ke Cikeas.
"Yang benar SBY diantar Jokowi pulang ke Cikeas. Tapi saya terserah mereka yang melakukan itu," kata Mahyudin.