KPK Bakal Panggil Cak Imin Besok, Begini Reaksi NasDem
KPK akan memanggil Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI
KPK akan memanggil Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI
KPK Bakal Panggil Cak Imin Besok, Begini Reaksi NasDem
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar rencananya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/9).
Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni tidak melihat ada intervensi politik dan upaya penjegalan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Cak Imin.
Momen pemanggilan itu hanya beberapa hari setelah Anies-Cak Imin dideklarasikan.
- KPK Periksa Dua Saksi Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin
- Reaksi Anies soal Cak Imin Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI
- Kamis Besok, Cak Imin Pastikan Penuhi Panggilan KPK
- KPK Sebut Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Terjadi 2012, Saat Cak Imin jadi Menteri
"Saya melihatnya tidak yah, mungkin pas aja waktunya," ujar Sahroni melalui pesan singkat, Senin (4/9).
Sahroni percaya KPK akan bekerja secara profesional. Tidak ada intervensi politik terhadap kasus hukum di KPK. "Saya yakin KPK sangat profesional," lanjutnya.
Sahroni mendukung langkah KPK untuk memanggil Cak Imin. Supaya kasusnya menjadi lebih terang. KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
"Saya mendukung apa yang dilakukan KPK. KPK adalah penegak hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, siapa pun yang dipanggil untuk dimintain klarifikasi wajib datang," ujarnya.
KPK berancana memeriksa Cak Imin, Selasa (5/9). Cak Imin rencananya akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.
"Besok (Cak Imin) diperiksa," ujar sumber Liputan6.com saat dikonfirmasi, Senin (4/9).
KPK membenarkan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker terjadi pada tahun 2012. Saat itu, Kemnaker dipimpin oleh Cak Imin yang kini menjadi Ketua Umum PKB.
"Ya di 2012. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadiannya, kapan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip Minggu (3/9).