KPK sebut mahar Rp 1 M caketum Golkar sebagai politik uang
"Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode.
Meski nominal uang setoran yang harus disetor oleh para caketum Golkar dalam munaslub nanti telah turun menjadi Rp 1 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau aturan itu tidak diterapkan. Apapun alasannya, setoran uang lebih mendekati dengan politik uang.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan tidak ada sejarahnya pemilihan ketua umum harus menyetor uang, apalagi dengan nominal yang cukup besar.
"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode, Selasa (3/5).
Laode menghimbau 'budaya' seperti itu seharusnya tidak dilakukan lagi. Bahkan dia mengatakan kegiatan uang setoran seperti itu terlihat sama saja melakukan kebiasaan gila.
"Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," tukasnya.
Seperti diketahui, Panitia Munaslub Golkar mewajibkan para calon ketua umum untuk setor uang Rp 1 miliar. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari money politic dalam pemilihan ketua umum di munaslub yang digelar 15-17 Mei mendatang.
Steering Committee Munaslub Golkar, Nurdin Halid mengatakan, rapat pleno DPP Golkar sudah menetapkan iuran Rp 1 miliar bagi seluruh caketum Golkar. Tidak ada penolakan dalam aturan tersebut bahkan ditetapkan secara aklamasi.
"Karena SC sudah menjelaskan dengan filosofinya, dan floor menerima. Filosofinya itu supaya jangan ada money politics. Sehingga semua diputuskan secara aklamasi, tidak ada bantahan, nggak ada apa-apa," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi,Jakarta, Kamis (28/4).
Selain untuk menghindari money politic, uang setoran ini juga untuk menambah biaya pengeluaran munaslub Golkar di Bali ini senilai Rp 47 miliar.
"Munas butuhkan biaya sejumlah sekian, Rp 47 M. Dari situ ditanggung bakal calon Rp 1 M per calon. Dasarnya untuk biayai munas, transport, supaya mereka tidak money politics," pungkasnya.
Baca juga:
Maju caketum, Tommy Soeharto dituding tak serius bangun Golkar
Soal Mahar Rp 1 Miliar, ketua SC Munaslub segera konsultasi ke KPK
Komite pemilihan Munaslub Golkar sebut mahar Rp 1 miliar wajib
JK tak masalah syarat 'tidak tercela' caketum Golkar dihapus
Aziz Syamsuddin resmi daftarkan diri sebagai calon ketua umum Golkar
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.