KPU: Pengurangan Masa Kampanye Menjadi 120 Hari Sudah Sangat Besar
Mengurangi durasi kampanye ini beresiko membebani KPU. Yaitu berkaitan dengan pengadaan hingga distribusi logistik pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya mengurangi masa kampanye menjadi 120 hari pada Pemilu 2024. Menurut anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi pengurangan dari enam bulan tiga pekan pada 2019 menjadi 120 hari sudah sangat besar.
"Kami sebenarnya sudah berusaha keras untuk mengakomodir usulan dari teman-teman parpol dan pemerintah untuk mengurangi durasi masa kampanye. Dari Pemilu 2019 yang lalu 6 bulan 3 minggu, kami sudah mengurangi menjadi 120 hari. Itu sudah pengurangan yang sangat besar sekali," ujar Pramono dalam diskusi daring, Jumat (4/2).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara KPU menentukan tahapan pemilu 2024? Data tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023.
-
Bagaimana KPU menentukan hasil Pemilu 2024? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3). Hari ini merupakan batas akhir rekapitulasi suara tingkat nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum menetapkan hasil rekapitulasi suara, KPU bakal terlebih dahulu merekap suara untuk dua provinsi yang tersisa dari total 38 provinsi. Yakni Papua dan Papua Pegunungan.
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan anggaran Pemilu 2024 diberikan oleh Kemenkeu? Anggaran Pemilu 2024 sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak 20 bulan lalu sebelum Pemilu diselenggarakan pada Februari mendatang.
Mengurangi durasi kampanye ini beresiko membebani KPU. Yaitu berkaitan dengan pengadaan hingga distribusi logistik pemilu.
"Karena kami merisikokan pekerjaan yang nantinya akan menjadi beban KPU. Terutama pengadaan lelang, produksi, dan distribusi logistik. Itu menjadi taruhannya," ujar Pramono.
Dengan durasi kampanye enam bulan masih ada ribuan tempat pemungutan suara yang tidak mendapatkan kotak suara pada hari pencoblosan. Pemilu semakin pendek ini dikhawatirkan akan memperparah keterlambatan logistik.
"Nah, ini menjadi pertaruhan ketika masa kampanye lebih pendek lagi yang membuat proses, terutama logistiknya menjadi sangat berisiko," ujar Pramono.
Durasi Kampanye Bukan Satu-satunya Faktor Konflik Pemilu
Salah satu alasan pemerintah menginginkan durasi kampanye dikurangi menjadi 90 hari karena tidak ingin konflik akibat pemilu berkepanjangan.
Menurut Pramono, faktor lahirnya konflik saat pemilu bukan hanya dipengaruhi oleh Pemilu. Masih ada faktor seperti sistem pemilu hingga faktor peserta pemilu. Misalnya, faktor hanya dua calon yang bertarung bisa memicu konflik.
"Kita perlu mengingat masa kampanye bukan satu-satunya pemicu konflik dalam pemilu. Jadi panjang pendek bukan satu-satunya faktor menentukan konfliknya keras atau tidak. Karena banyak faktor lain," tegas Pramono.
Agar pemilu tidak menjadi konflik kekerasan, penegakan hukum harus berjalan adil dan tegas. Penegakan hukum diyakini dapat memitigasi konflik dalam pemilu.
"Jadi harus ada keadilan dalam penegakan hukum pemilu itu penting untuk memitigasi konflik di pemilu kita. Rasa keadilan penegakan hukum itu jadi penting jangan sampai publik merasa wah karena kita bukan pendukung paslon itu yang dekat dengan aparat keamanan misalnya, dikriminalisasi. Hal seperti itu harus dihindari dengan penegakan hukum tegas dan adil," pungkasnya.
Baca juga:
KPU Nilai Masa Kampanye Pendek Untungkan Petahana
AHY Ajak Kader Demokrat Sulteng Rebut Kemenangan di Pemilu 2024
AHY Ingin Demokrat Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024, Tak Diperhitungkan Tapi Menang
Gerindra: Kehadiran Kita di Pemerintahan Jokowi jadi Modal Prabowo Menang Pilpres
Pemilu Masih 2 Tahun Lagi, Perindo Mulai Buka Pendaftaran Bakal Caleg
Wacana Duet dengan Prabowo, Cak Imin Bilang Sudah Komunikasi dengan Temannya