KPU soal politik uang: Kami tak akan ragu laporkan supaya jadi pelajaran
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pastikan akan melaporkan calon kepala daerah yang terindikasi bermain politik uang. Ini dilakukan untuk mengantisipasi praktik politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Selain itu, KPU juga akan aktif mensosialisasikan profil dan identitas para calon kepala daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pastikan akan melaporkan calon kepala daerah yang terindikasi bermain politik uang. Ini dilakukan untuk mengantisipasi praktik politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
"KPU tidak ragu. Kami ingatkan, kami akan laporkan supaya ini jadi pelajaran banyak pihak," kata Ketua KPU Arief Budiman di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa tujuan utama dari politik menurut konteks ini? Politik adalah Alat untuk Mengatur Negara, Pahami Tujuannya Tanpa politik kehidupan di masyarakat tidak akan teratur dan sejahtera. Politik merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa itu koalisi dalam konteks politik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen. Sementara, Andrew Heywood berpendapat koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energi kolektif.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
Selain itu, KPU juga akan aktif mensosialisasikan profil dan identitas para calon kepala daerah. Ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat sebelum memilih calon pemimpin mereka.
"Mempublikasikan data diri calon. Bukan hanya calon tapi juga profilnya, tinggal di mana, pendidikannya," tegasnya.
Arief menambahkan, belum melihat ada aturan yang tegas untuk mencegah dan menurunkan praktik mahar politik di Pemilu. "Kita belum melihat. Apakah regulasi, ketegasan, maupun upaya menurunkan mahar politik itu belum ada," tandasnya.
Diketahui, rumor soal adanya mahar politik di Pilkada 2018 kembali menjadi perbincangan sejak La Nyalla Mattalitti mengaku diminta Ketua Umum Prabowo Subianto puluhan miliar sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk diusung di Pilgub Jawa Timur 2018.
La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim. Termasuk cerita ketidaksanggupannya memenuhi mahar politik ratusan miliar Rupiah yang disebutnya diminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Dia mengaku sudah mengucurkan Rp 5,9 miliar yang diterima oleh Tubagus Daniel Hidayat (Bendahara La Nyalla) dan diserahkan ke Saudara Fauka. La Nyalla mengatakan, Prabowo justru merespon dengan marah-marah dengan memakinya. Sambil menyinggung soal uang Pilpres 2014. Dia mengaku tak mengetahui maksud kemarahan Prabowo.
Baca juga:
Polisi sudah antisipasi permainan politik uang di Pilkada Jawa Timur
Polri tak segan-segan OTT calon kepala daerah lakukan money politics
Satgas Money Politic dibentuk Polri bakal awasi 4 tahapan Pilkada
Kapolri & Bawaslu bertemu bahas tugas Satgas Anti Money Politic
Jelang Pilkada 2018, Bawaslu awasi politik uang dan SARA
Sidang gugatan UU Pemilu, presidential threshold disebut picu koalisi transaksional
Kapolda Jabar sebut politik uang jadi pemicu konflik saat Pilkada