Kritisi Pilkada, Peneliti LIPI Singgung OTT Kepala Daerah
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terutama terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terutama terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Desain pemilu, desain Pilkada terus menerus dibenahi, tapi cenderung adalah uji coba," kata dia, dalam diskusi yang diselenggarakan 'Suropati Syndicate', Menteng, Jakarta, Minggu (29/12).
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Bagaimana proses tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak? Berikut kami rangkum penjelasan kapan Pilkada serentak dilaksanakan, tahapan, manfaat, hingga tantangannya, bisa disimak.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Menurut dia, sejauh ini proses pilkada belum menghasilkan pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terkait hal ini, dia pun menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap menjerat kepala daerah.
"Demokrasi seperti ini hanya menghasilkan sekadar penguasa saja. 1.500-an pilkada selama rentang waktu 2005-2018, penguasa yang dihasilkan. Bukan local statemanship, negarawan lokal," ujarnya
"Ujung-ujungnya baru satu tahun, bahkan kurang dari lima tahun sudah OTT dan sebagainya," imbuh Siti.
Padahal menurut dia, kontestasi Pilkada seharusnya memberikan dampak pada terciptanya tata kelola yang baik (good governance) dalam pemerintahan.
"Itu tidak bisa terus kita wujudkan dengan partisipatif, karena masyarakat bisa menggunakan hak politik. Tapi sampai di situ. Pemerintahnya susah untuk transparan, susah untuk akuntabel. Itu bukan pemerintahan yang demokratis. Ini kita belum berikan formulanya atau solusinya," tandasnya.
Baca juga:
Pemkot Harus Tegas Tangani Konflik Taksi Online dan Konvensional di Batam
PDIP Panaskan Mesin Partai Jelang Pilkada 2020 di Jatim
Minta Restu Maju Pilwakot Medan, Bobby Nasution Silahturahmi ke Prabowo
PDIP Harap Calon Kepala Daerah Tak Sakit Hati Jika Tidak Dapat Rekomendasi dari Pusat
Maju Pilwalkot 2020, Gibran Rakabuming Didukung Atlet Badminton Solo
Gibran Bersihkan Kali, Gerindra Nilai Wajar Mau Nyalon Walikota Solo