Kubu Bamsoet Ingatkan Airlangga Jangan Jual Nama Presiden untuk Kepentingan Munas
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga diingatkan tidak menjual nama Presiden Jokowi untuk kepentingan dirinya jelang pemilihan Ketua Umum di Musyawarah Nasional Partai Golkar. Fungsionaris Partai Golkar Azis Samual menekankan, presiden telah menegaskan tidak mau terlibat dalam konflik di Golkar dan bersikap netral.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga diingatkan tidak menjual nama Presiden Jokowi untuk kepentingan dirinya jelang pemilihan Ketua Umum di Musyawarah Nasional Partai Golkar. Fungsionaris Partai Golkar Azis Samual menekankan, presiden telah menegaskan tidak mau terlibat dalam konflik di Golkar dan bersikap netral.
"Bahkan Presiden berkali-kali menyampaikan agar pemilihan ketua umum di Munas Golkar berlangsung demokratis dan terbuka. Presiden menolak pratik-pratik aklamasi atau rekayasa yang akan dibangun oleh Airlangga," tegas Azis melalui keterangan pers, Minggu (8/8).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Seperti diketahui Airlangga mengklaim bahwa tindakannya menempatkan para preman dan menggembok gerbang kantor DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden. Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan pengarahan di DPP Partai Golkar, Sabtu (7/8).
"Statement ketua umum Airlangga itu jelas membahayakan nama baik presiden. Masak urusan gembok menggembok, premanisme dan judi seret-serta nama presiden. Cengeng dan tidak jantan itu namanya," pungkas Azis.
Seperti diberitakan media massa, Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro-Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni yang berniat menyampaikan aspirasi, Sabtu (7/8) mengaku tak diizinkan masuk ke Kantor DPP Partai Golkar. Selain tak diperkenankan masuk, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang tengah berada di Kantor DPP kata Adi bahkan enggan menemui massa AMPG pro-Bamsoet
"Kita datang ke rumah kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pengurus DPP. Namun, sama seperti sebelumnya, kita tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP," ujarnya.
"Ketua Umum yang berada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggung jawab. Ketum parpolnya harusnya mampu bersikap ksatria," imbuhnya seraya menuturkan sikap Airlangga dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi, telah memicu konflik dan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar.
Adi turut mempertanyakan langkah Airlangga yang memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar. Adi mengatakan hal itu makin menunjukkan sikap otoriter Airlangga.
Baca juga:
Loyalis Bamsoet Tuding Airlangga Pimpin Golkar Seperti Rezim Orde Baru
Kubu Bamsoet Nilai Airlangga Lupa Pada Orang yang Jadikannya Ketum Golkar
Redam Gaduh Jelang Munas, Ical Turun Gunung Panggil Airlangga dan Bamsoet
Redup Wacana Aklamasi Usai Airlangga Dipanggil Jokowi
AMPG Sebut Airlangga Sebagai Ketum Punya Hak Reshuffle Kepengurusan Golkar
VIDEO: Agung Laksono Yakin Golkar Tak Akan Pecah