Kubu Djan Faridz sebut Muktamar Islah sebagai muktamar zombie
Djan Faridz menjelaskan bahwa Muktamar Islah yang akan digelar nanti bertentangan dengan hukum.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta menilai bahwa Muktamar Islah yang akan digelar 8-11 April di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur adalah muktamar zombie. Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz menjelaskan bahwa Muktamar Islah yang akan digelar nanti bertentangan dengan hukum.
"Yang akan digelar di 8-11 April nanti dilakukan kegiatan ilegal muktamar islah. Bahkan banyak kader PPP menamakan yang dilanjutkan ini kegiatan ilegal muktamar zombie dan bertentangan dengan hukum," katanya di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (3/4).
"Menkum Ham tiba-tiba mengeluarkan akte yang sudah almarhum yaitu Muktamar Bandung. Kan sudah diketahui bahwa Mukmar Jakarta adalah anak dari Muktamar Bandung kemudian Menkum HAM tiba-tiba menghidupkan kembali Muktamar Bandung, nah itu namanya muktamar zombie," tambahnya.
Djan menjelaskan bahwa ada perbedaan pengertian antara Muktamar dengan Islah. "Muktamar itu kan kompetisi dan kalau islah itu beda dengan Muktamar. Kan dari dulu kita sudah bilang kalau kubu Muktamar Surabaya ingin bergabung silakan kita terima dengan tangan terbuka," bebernya.
"Mending Islah daripada muktamar," tambahnya.
Kemudian, dirinya juga menjelaskan jika ada anggota PPP yang mengikuti Muktamar Islah yang akan diselenggarakan di Asrama Pondok Gede terancam dipecat. "Kalau ikut Muktamar Islah yang itu nanti dipecat biar cari partai lain aja," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Kubu Djan Faridz dan Kubu Romahurmuziy sudah memutuskan waktu dan lokasi pelaksanaan Muktamar Islah. Muktamar VIII yang menyatukan PPP ini akan diselenggarakan tanggal 8-11 April di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.
"Islah seutuhnya sudah disepakati hanya melalui muktamar," kata Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Emron Pangkapi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (31/3).
Muktamar akan digelar di bawah bendera PPP hasil Muktamar Bandung 2011, yang dipimpin oleh ketua umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy. Komposisi struktur kepanitiaan Muktamar VIII sebagai Ketua Steering Commite (SC) Suharso Monoarfa, Wakil Ketua SC Zainut Tauhid, Sekretaris SC M Arwani Thomafi, Wakil Sekretaris SC Fernita Darwis dan beberapa anggota seperti Taman Achda, Syahrial Agamas.
Sedangkan untuk Ketua Organizing Commite (OC) Ermalena Muslim dan Wakil Ketua OC Ahmad Farial. Untuk Sekretaris OC Mansyur Kardi, Wakil Sekretaris OC Syafrudin Anhar, Bendahara Mahmud Yunus dan Wakil Bendahara M Iqbal.
"Muktamar VIII untuk islah akan dihadiri seluruh pihak yang selama ini berbeda pendapat, namun sama-sama berada dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung," tegasnya.
Emron mengatakan peserta Muktamar VIII ini berjumlah 1.641 orang. Di mana total peserta itu terdiri dari 379 peserta DPP, 93 peserta DPW yang berasal dari 68 peserta DPW dan 29 perimbangan Fraksi PPP DPRD Provinsi.
"Kemudian 1169 peserta DPC yang terdiri dari 1012 DPC dan 157 perimbangan fraksi PPP DPRD Kabupaten dan kota," pungkasnya.
Baca juga:
Klaim tak lagi pecah, Romi lapor Jokowi mau gelar muktamar islah PPP
Berharap Djan Faridz hadir muktamar PPP
PPP Kubu Djan Faridz & Romi sepakat gelar Muktamar Islah 8-11 April
Yasonna siap hadapi gugatan Rp 1 triliun PPP kubu Djan Faridz
Gugat Jokowi Rp 1 triliun, kubu Djan Faridz minta putusan sela
PPP Djan Faridz ajukan syarat untuk cabut gugatan Rp 1 T ke Jokowi
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.