Laporan dana kampanye parpol dinilai masih kurang transparan
"Setidaknya tata kelola keuangan sebagai indikator kejujuran dari calon yang dipilih oleh publik," kata Abdullah.
Koordinator Divisi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai transparansi laporan dana kampanye parpol awal masih jauh dari rasa keterbukaan. Ia menilai laporan dana kampanye masih banyak yang ditutup-tutupi.
"Saya melihat bahwa hanya saat ini tergambar pada caleg saja pengumpulan dana kampanyenya. Tidak disebutkan dari caleg tersebut berapa yang tidak menyerahkan. Itu transparansinya jadi tidak jelas. Apakah ada kecenderungan bentuk pidananya atau tidak," kata Abdullah di Kantor KPU Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/3).
Padahal laporan dana kampanye itu menjadi penilaian terhadap setiap parpol peserta pemilu. Jika terindikasi melakukan kecurangan maka harus diberi sanksi
"Setidaknya tata kelola keuangan sebagai indikator kejujuran dari calon yang dipilih oleh publik ke depannya," ujarnya.
Kendati begitu, meski masih terdapat kekurangan pelaporan dana kampanye tahun ini sudah lebih baik. Dibanding pemilu sebelumnya, pemilu tahun ini ada perkembangan.
"Saya rasa sangat jelas progress-nya jika dibandingkan tahun lalu. Karena masih banyak parpol yang belum lakukan pelaporan dengan data sebenarnya. Sedangkan kalau sekarang sudah ada data dana yang diserahkan," tandasnya.
Baca juga:
KPU akan beri parpol waktu 5 hari perbaiki laporan dana kampanye
KPU akan gandeng akuntan publik audit dana kampanye parpol
KPU akan verifikasi laporan dana kampanye partai selama 3 hari
Hari terakhir penyerahan laporan dana kampanye Parpol ke KPU
NasDem serahkan laporan dana kampanye ke KPU
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan Mayjen Purn Sunarko ikut demo di KPU? Kedatangan Sunarko untuk menyampaikan protes terhadap hasil pemilu Pemilu 2024.Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko tidak ingin banyak bicara perihal salah mantan Danjen Kopassus ikut dalam barisan demo.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).