Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024 menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan, Bawaslu RI akan menggunakan data temuan tersebut untuk pencermatan dan verifikasi sumber dana kampanye.
Koordinator Bidang Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI, Olly Suhenty mengatakan Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dana kampanye. Ia menjelaskan laporan awa dana kampanye batas waktunya hingga 7 Januari 2024.
"Bawaslu punya tanggung jawab kewenangan melakukan pengawasan dana kampanye yang saat ini sedang berjalan. Laporan awal dana kampanye baru akan nanti di tanggal 7 Januari," ujarnya usai Launching Madrasah Anti Hoax di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Makassar, Kamis (21/12).
Terkait temuan PPATK, Olly mengatakan bagian data intelijen yang tidak bisa dibuka ke publik. Meski demikian, bagi Bawaslu temuan PPATK merupakan data penting yang akan digunakan untuk pencermatan dan verifikasi kebenaran sumber dana kampanye.
"Bagi Bawaslu data ini menjadi penting, karena inilah data yang akan kami gunakan untuk melakukan pencermatan, verifikasi, berkenaan dengan apa? dengan kebenaran sumber, misalnya dana kampanye," kata Olly.
Olly menjelaskan setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak. Namun, terkait sumbangan diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Sumbangannya itu tidak boleh kalau dia tidak dari sumber yang sah secara hukum. Nah itu nanti kami cek, lalu yg kedua besarannya juga ditentukan, di (Pasal) 325, di (Pasal) 326, ditentukan besarannya. Termasuk di (Pasal) 339 itu siapa saja dilarang , dana dari siapa yang tidak boleh diterima," tuturnya.
"Sehingga data PPATK ini akan menjadi salah satu data digunakan Bawaslu untuk memverifikasi itu," imbuhnya.
Olly mengaku PPATK sudah menyampaikan data temuan tersebut. Ia kembali menegaskan data tersebut nanti akan digunakan untuk mencermati aliran dana kampanye.
"PPATK sudah menyampaikan ke Bawaslu. Jadi PPATK menyampaikan dugaannya, tetapi kan data dari PPATK ini menjadi datanya Bawaslu digunakan untuk mencermati tadi (aliran dana kampanye)," pungkasnya.
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca Selengkapnya
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca Selengkapnya
PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu berharap KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Takalar terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Muh Hasbi.
Baca Selengkapnya
Pegawai BUMN ini demo lantaran perusahaan tidak memberikan THR yang menjadi hak karyawan.
Baca Selengkapnya
Batas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca Selengkapnya
Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran terbanyak adalah pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi