Lewat Diskusi di Kampus, BPIP Petakan Masalah Pemilu 2024

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3).

Tujuannya, memetakan masalah Pemilu 2024 untuk selanjutnya menjadi bahan kajian dan tindak lanjut berupa rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Hadir sebagai pembicara, di antaranya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Dekan FISIP Undip.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Adhianti, mengatakan, situasi pemilu tahun ini berbeda dengan pemilu tahun 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret.

“Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini,” ungkap Adhianti.

Adhianti menambahkan, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan.

Dirinya mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi.

“Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dimana hal-hal seperti ini-lah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang,” tutur Adhianti.

Kepada mahasiswa, lulusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia itu juga berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan.

“Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani,” ungkap Adhianti.

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. Dia menyinggung masalah yang terjadi pada Sirekap KPU.

Handi tidak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem ini. Namun dirinya mengaku, sistem ini sebetulnya sangat membantu dalam penghitungan suara bahkan dalam menemukan kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan.

“Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan,” ujar Handi.

Disinggung tentang rawannya terjadi kecurangan, Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya.

“Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu tidak semua dimaknai dengan baik”, tuturnya.

Handi mengklaim, di Provinsi Jawa Tengah, Pemilu 2024 lebih kondusif dibanding Pemilu 2019.

“Pendaftaran gugatan di MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoax di lini massa tidak seperti di 2019 yang sebegitu masifnya”, ungkapnya.

Dekan FISIP Undip, Teguh Yuwono menjelaskan, Pancasila sejatinya harus hidup dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam gelaran pemilu.

“Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di dalam Pancasila ada kerakyatan. Menjadi Pemimpin itu harus kerakyatan,” tuturnya.

Teguh juga menyontohkan sifat dan sikap yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin Bangsa Indonesia terdahulu.

“Pancasila digali dari praktik-praktik kehidupan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang memiliki karakter berani, jujur, adil, dan peduli”, tambah Teguh.