Loyalis Bantah Airlangga Kumpulkan Kepala Daerah untuk Menangkan Munas Golkar
Politikus Golkar Fadhly Alimin Hasyim mengungkapkan ada keterlibatan oknum pejabat negara dalam Munas Golkar Desember mendatang.
Politikus Golkar, Aziz Syamsuddin, ogah menanggapi isu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan kepala daerah untuk memenangkan dirinya sebagai ketum Golkar. Dia mempertanyakan apakah benar isu tersebut.
"Ada faktanya engga, kalau isu ya jangan ditanggapi lah, kalau sekadar isu ya," ujar Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Wakil Ketua DPR itu membantah isu tersebut. Menurut Aziz, tidak perlu mendiskusikan isu-isu yang belum tentu faktanya.
"Ya saya bilang kalau ada faktanya silakan, hal yang tidak perlu kita diskusikan jangan kita diskusikan karena pekerjaan yang ada di meja masih banyak," kata dia.
Munas Golkar Diisukan Disusupi Pejabat Negara
Diberitakan, Politikus Golkar Fadhly Alimin Hasyim mengungkapkan ada keterlibatan oknum pejabat negara dalam Munas Golkar Desember mendatang. Dia menyebut informasi ini beredar di kalangan pengurus DPP, DPD I Provinsi dan DPD II Kabupaten/Kota yang sedang menghadiri Rapimnas.
"Santer terdengar informasi tentang adanya oknum pejabat tinggi pemerintah ikut bermain dalam Munas Golkar yang akan digelar awal Desember mendatang," kata Fadhly melalui siaran persnya, Kamis (14/11).
(mdk/lia)