MA cabut hak politik Anas Urbaningrum, ini tanggapan elite Demokrat
"Kasus Pak Anas sudah menjadi wilayah hukum. Karena itu kita tidak perlu mencampuri," kata Agus.
Politikus Demokrat Agus Hermanto berharap semua pihak menghormati putusan hakim yang memperberat hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sebab, kata dia, putusan hukum menjadi mutlak dan tak perlu dikomentari.
"Kasus Pak Anas sudah menjadi wilayah hukum. Karena itu kita tidak perlu mencampuri," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).
Saat ditanya apakah hukuman terhadap Anas itu adil atau tidak dikarenakan hukumannya lebih berat ketimbang M. Nazaruddin dan Andi Mallarangeng, Wakil Ketua DPR ini juga menegaskan tak perlu mengomentari putusan hakim.
"Biarlah ini menjadi wilayah hukum. Biarlah proses hukum berjalan," kata mantan Wakil Ketua Umum Demokrat ini.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) memberatkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari tujuh tahun menjadi empat belas tahun. Bukan hanya itu saja, MA bahkan memenuhi tuntutan Jaksa KPK yang meminta agar hak politik Anas Urbaningrum dicabut.
Baca juga:
Apa jadinya Anas Urbaningrum tanpa hak politik?
Ini alasan Mahkamah Agung cabut hak politik Anas Urbaningrum
MA persilakan Anas Urbaningrum ajukan PK
Kasasi Anas Urbaningrum ditolak MA, keluarga bersiap ajukan PK
Gede Pasek: Putusan MA untuk Anas sadis!
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang menjadi rencana Anas Urbaningrum dalam waktu dekat? Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum berseloroh saat ditanyai peluang atau rencana silahturahmi ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia belum belum merencanakan pertemuan dengan SBY dalam waktu dekat.
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
-
Bagaimana Anies menerapkan prinsip keadilan saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022? Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022. Anies kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta. "Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi rumus itu yang kami gunakan," kata Anies di GBI Mawar Sharon, Kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).