Mahfud MD: Perppu Corona Tidak Kebal Hukum, Ini dalam Keadaan Darurat
Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dinilai kontroversial. Salah satunya Pasal 27 yang dianggap memberikan kekebalan hukum pada pemerintah.
Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dinilai kontroversial. Salah satunya Pasal 27 yang dianggap memberikan kekebalan hukum pada pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meluruskan anggapan tersebut. Dia memastikan, tidak ada yang kebal hukum dari korupsi.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
"Tidak kebal hukum dari korupsi, artinya ada atau tidak ketentuan pasal itu, kalau ada korupsi di dalam pelaksanaannya itu gak ada yang kebal hukum. Kalau tidak ada korupsinya ya jangan dipersoalkan karena kan ini hukum dalam keadaan darurat," kata Mahfud dalam wawancara di youtube, Senin (20/4).
Menurut Mahfud, sudah ada tiga undang-undang yang mengatur tentang kekebalan pemerintah. Salah satunya di undang-undang Restitusi Pajak.
"Itu kan mengatur begitu juga, pemerintah tidak bisa dituntut yang melakukan itu dalam keadaan tertentu, tetapi kalau ada korupsi di dalam implementasi ada atau tidak itu tetap dituntut," tuturnya.
"Isinya sendiri, tidak dianggap masalah juga selama ini, undang-undang juga mengatur itu, kenapa ramai sekarang, tapi bagus supaya rakyat tahu," ujar Mahfud.
Menurut mantan ketua MK itu, korupsi punya dua ukuran. Pertama, melakukan perbuatan korupsi. Kedua, Mens rea atau ada itikad buruk untuk korupsi.
"Nah kalau enggak ada mens reanya enggak ada, tidak itikad jelek dia untuk mengeluarkan Perppu ya tidakpapa," ucapnya.
Tak Masalah Digugat ke MK
Mahfud kemudian menyebutkan dua Perppu yang pernah ditolak. Yaitu soal Jaringan Pengaman Sosial Keuangan tahun 2008 dan dan Perppu 1 Tahun 2014 soal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Satu Perppu yang ditolak oleh DPR, itu Perppu jaringan pengaman sosial keuangan, itu tahun 2008, tidakpapa ditolak ditolak saja enggak ada sanksinya, tapi DPR-nya tahu sendiri kan akibatnya apa sesudah itu," ucapnya.
"Kedua sudah ada Perppu yang dibatalkan oleh MK, Perppu nomor 1 tahun 2014, gakpapa juga," sambungnya.
Menurutnya tidak masalah bila ada yang menggugat Perppu. Mahfud malah senang karena disitu bisa ditemukan jalan keluar.
"Malah bagus menurut saya. Saya orang yang berkecimpung dulu di DPR lama, di MK lama, saya bergairah kalau ada mengunggat itu bukan takut, karena di situ jalan keluar bisa ditemukan bersama tanpa menyalahkan pemerintah," pungkasnya.
Pasal Kontroversial
Untuk diketahui, Pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 yang dianggap kontroversi itu berbunyi:
(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
(mdk/rnd)