Mahfud: Saya Mantan Menhan, Data Alutsista Bukan Rahasia Negara
Mahfud memahami mana batasan terkait rahasia negara
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud menilai tidak ada pertanyaan capres yang bersifat rahasia negara dalam debat
- Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Sangat Mengecohkan: Masyarakat Harus Tetap Menolak
- VIDEO: Mahfud Keras Tantang Prabowo Buka Data Anggaran Kemenhan: Tidak Semua Rahasia!
- Mahfud Keras Tantang Prabowo Buka Data Anggaran Kemenhan: Tidak Semua Rahasia!
- Respons Mahfud MD soal Data Anggaran Pertahanan yang Seharusnya Dibuka Untuk Publik
Mahfud: Saya Mantan Menhan, Data Alutsista Bukan Rahasia Negara
Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bicara mengenai rahasia pertahanan negara yang menjadi sorotan saat debat ketiga Pilpres.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud menilai tidak ada pertanyaan capres yang bersifat rahasia negara dalam debat tersebut.
"Enggak ada, enggak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu. Kalau saya ya, Kan saya mantan menhan juga. Mana yang rahasia?" kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1).
Mahfud menyebut, yang menjadi rahasia negara seperti intelijen dan strategi penyerangan. Namun, jika soal anggaran pertahanan maka tak perlu ditutup-tutupi.
"Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Ndak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu nya begitu, kan itu bukan rahasia," ujarnya.
Mahfud memahami mana batasan terkait rahasia negara.
Menurutnya, saat debat bisa diungkap perihal alutsista pertahanan negara.
"Saya tahu mana undang-undang yang (soal) rahasia (data negara) enggak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal Strategi Pertahanan. Itu kan soal alutsista,"
ucap Mahfud.
merdeka.com
"Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya Rembugan, bukan debat," pungkas Menko Polhukam itu.