Majelis Etik Golkar Ingin Airlangga Jaga Kekompakan Pengurus Jelang Munas
"Rekomendasi kita adalah agar ketua umum dapat menjaga suasana kekompakan. Jangan kita menimbulkan hiruk pikuk, munas dipercepat segala macam," kata Hatta.
Partai Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019. Salah satu agenda Munas adalah penggantian Ketua Umum Partai Golkar.
Ketua Majelis Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengaku ingin agar Munas Partai Golkar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, dia meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar bisa menjaga kekompakan tersebut.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Jadi, tadi dalam rapat (dengan) ketua umum. Rekomendasi kita adalah agar ketua umum dapat menjaga suasana kekompakan. Jangan kita menimbulkan hiruk pikuk, munas dipercepat segala macam. Menurut saya sesuai saja dengan ketentuan yang sudah ada," kata Hatta di Hotel Grand Melia Jakarta, Senin (15/7).
Dia menjelaskan, salah satu ketentuan yang ada dalam Munas yakni adanya rapat pleno dan rapat kerja pimpinan nasional terlebih dahulu.
"Saya kira itu biasa saja, kan semua keputusan yang akan nanti disampaikan yang akan menjadi kebijakan partai itu kan harus melalui pleno partai. Ada rapat kerja nasional ada rapat pimpinan nasional sebelum munas," jelasnya.
Menurutnya, jika ada yang coba menyimpang hal tersebut maka dianggap melakukan pelanggaran penyimpangan dan termasuk pelanggaran etik.
"Tahapan itu pasti akan dilalui, karena itu kalau tidak menyimpang daripada etikanya. Saya kira ketua umum tentu terikat oleh aturan-aturan," ujarnya.
Baca juga:
Ini Tanggapan Airlangga Soal Pertemuan Bamsoet dengan Jokowi
Bertemu Jokowi, Bamsoet Sebut Tak Bahas Dukungan Calon Ketum Golkar
Bertemu Bamsoet, Jokowi Minta Jangan Ada Perpecahan di Partai Golkar
Incar Kursi Ketua MPR, Ketum Golkar Gencar Lobi Pimpinan Parpol
Airlangga Sebut Jokowi Fokus Ekonomi untuk Mensejahterakan Rakyat