Megawati sindir anggota KPU dan Bawaslu tidak netral
Saat ini, Megawati melihat terjadi perubahan lebih baik saat pemilu dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, upaya KPU melaksanakan verifikasi faktual adalah bentuk kematangan demokrasi di Indonesia.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menjunjung asas netralitas sebagai penyelenggara.
Megawati mengatakan, partainya pernah mengalami perlakuan yang tidak adil oleh jajaran KPU maupun Bawaslu.
-
Mengapa Megawati mendukung hak angket Pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Siapa pacar Megawati Hangestri? Dalam unggahannya itu, ia menandai akun bernama Dio Novandra yang merupakan kekasihnya.
-
Siapa yang memuji kemampuan Megawati di lapangan? Bahkan, pelatih dari tim lawan mengakui betapa sulitnya menghadapi Megawati.
-
Apa yang ingin dilakukan Prabowo dan SBY terhadap Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
-
Mengapa Prabowo dan SBY ingin bertemu Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
-
Kenapa Megawati menunjuk Pramono Anung sebagai Cagub? Rano pun sempat menganalisi di balik keputusan Mega menunjuk Pramono yang menjabat sebagai Seskab di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, sebelum ada pengumuman bisik-bisik di PDIP yang mencuat nama Anies Baswedan dan Basuki T Purnama.
"Kami mengalami kendala dari jajaran KPU, Bawaslu harus punya sifat keterbukaan dan evaluasi perbaikan karena kendala yang kami alami, mohon maaf, masih saja tidak netral," katanya saat verifikasi faktual KPU di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
Oleh karena itu, Presiden RI ke-5 ini mendorong KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu berlaku adil. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Apalagi asas yang saya katakan, maka penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, maupun Panwaslu memiliki sifat dasar sesuai perundangan yang ada," imbuhnya.
Saat ini, Megawati melihat terjadi perubahan lebih baik saat pemilu dilaksanakan secara serentak. Menurutnya, upaya KPU melaksanakan verifikasi faktual adalah bentuk kematangan demokrasi di Indonesia.
"Menurut kami verifikasi faktual ini membuat kematangan partai politik di Indonesia. Parpol itu adalah alat perjuangan untuk demokrasi yang makin baik," tukasnya.
KPU melaksanakan verifikasi faktual terhadap PDIP di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1). Pada verifikasi ini dihadiri langsung Ketua KPU Arief Budiman, serta Ketua Bawaslu Abhan. PDIP dinyatakan lolos verifikasi pada tingkat pusat.
Baca juga:
PDIP DKI lolos verifikasi faktual
Sekjen PDIP sebut jenderal polisi jadi Pj gubernur hanya dalam waktu singkat
Jateng kandang banteng, PDIP tanya Sudirman Said perubahan seperti apa yang dimau
KPU nyatakan PDIP lolos verifikasi faktual tingkat DPP
PDIP sebut Pj Gubernur dari Polri tak langgar UU karena hanya sementara