Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid menanggapi perkataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru. Nusron pun menyinggung sejumlah menteri tertentu yang paling potensial memobilisasi kecurangan di pemilu 2024.

Menteri yang dimaksud seperti Men Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan HAM. Menteri-menteri tersebut merupakan kader PDIP.

"Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP Jadi kalau kemudian dikatakan mirip orde baru karena ada mobilisasi ASN yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menpan-RB, jangan Menpan RB nya itu dari, nah saya gak sebut, dari partai tertentu," kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jl Sriwijaya No 16, Jakarta Selatan, Senin (28/11).

Selanjutnya, tenaga-tenaga sosial atau perlindungan sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berpotensi untuk dimobilisasi. Dalam hal ini adalah Menteri Sosial.

"Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh menteri sosial dan kementerian sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu," ungkapnya.

Berikutnya, lembaga permasyarakatan (lapas) juga bisa di mobilisasi oleh menteri tertentu atau dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

"Lapas-lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," ujarnya.

Selain itu, perangkat desa juga bisa dipengaruhi dan ditakut-takuti. Dalam hal ini bisa melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Yang bisa mempengaruhi kepala desa pembangunan desa diklaim, sama ditakut-takutin kalau nggak ikut nanti nggak akan ke bagian pembangunan desa itu juga dari menterinya dari partai tertentu," tuturnya.

Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang. Kemudian, membuat fakta integritas supaya memenangkan calon tertentu.

"Dan saya tahu dan kita semua paham dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu bukan oleh Pak Jokowi dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," ungkapnya.

Nusron menambahkan, tanda-tanda orde baru manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Sedangkan saat ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai.

"Apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai,"

ujar politikus Golkar itu.