Mendagri & Menko Polhukam Tegaskan Pilkada akan Tetap Digelar 9 Desember 2020
"Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu covid-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan?,"
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak akan ada penundaan Pilkada 2020. Pilkada diputuskan akan digelar pada 9 Desember 2020.
"Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan pilkada serentak. Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020," kata Mahfud saat kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
Tito juga menyampaikan bahwa, tidak ada jaminan Covid-19 akan selesai 2021. Apalagi, banyak negara di dunia juga menggelar pemilu tahun 2020.
"Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu covid-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan? Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Semua on schedule, Jerman, Perancis juga melaksanakan," Jelas Tito.
Tito menambahkan, Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dia sudah meminta kepada Bupati agar anggaran pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih segera dicairkan agar dapat memulai tahapan pilkada.
"Apalagi kita sudah melaksanakan tatanan baru, termasuk juga di politik terutama pilkada. Karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat," pungkasnya.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak untuk menunda Pilkada 2020 ditunda lagi. Desakan ini melihat sejumlah indikator seperti anggaran untuk biaya pelaksanaan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang belum ada.
"Kami mendesak agar KPU memutuskan kembali untuk menunda Pilkada 2020 dengan persetujuan DPR dan Pemerintah," ujar Direktur Perludem, Titi Anggraini
"Kondisi pandemi yang belum juga mereda, serta persiapan kelanjutan pilkada ditengah pandemi yang masih jauh dari matang, hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari," tambah Titi.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/ray)