Menkum HAM: Kita Tolak Hasil KLB Demokrat Kalau Betul-betul Tak Sesuai Hukum
"Ini kan sama-sama berdoa pasti lah, yang pasti kita akan melakukan semua itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, itu sudah pasti," sambungnya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menyampaikan doa kader Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Menkum HAM Yasonna Laoly. Mereka ingin Yasonna bersikap cerdas dalam menyikapi masalah Demokrat.
Menkum HAM Yasonna Laoly merespons itu. Dia bilang, bahwa dirinya akan mengambil sikap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
"Aspirasi kader Demokrat, terima kasih Pak Benny, terima kasih doanya saya sehat, saya enggak tahu yang sebelah sana berdoa juga mana yang di dengar nanti itu," katanya di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3).
"Ini kan sama-sama berdoa pasti lah, yang pasti kita akan melakukan semua itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku, itu sudah pasti," sambungnya.
Yasonna menegaskan, pihaknya tidak ingin dituding macam-macam terkait kasus Demokrat. Baginya, Kemenkum HAM berupaya tetap profesional menyikapi persoalan ini.
"Kan yang hanya kita (tidak) inginkan bahwa janganlah dituduh-tuduh kita langsung belum belum, saya belum pernah ketemu sudah dibilang oh Menkum HAM sudah begini, aduh berat deh," ujarnya.
Yasonna menambahkan, masing-masing kubu Demokrat AHY dan Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko sudah diterima Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Pihaknya akan mempelajari secara seksama berkas-berkas yang diberikan.
"Jadi ada urusan pribadi, ada urusan orang punya hak politik dan lain lain. Tapi kita aturannya jelas kok, diserahkan aja kita akan mengambil keputusan secara profesional, KLB sudah memasukkan dua hari lalu sore-sore diterima Dirjen AHU, tentunya sama seperti yang pertama Pak AHY dan Pak Benny diterima Dirjen AHU," tuturnya.
"Tentunya kalau saya yang menerima KLB nanti pasti ada insinuasi lagi ya tetap diterima oleh Pak Dirjen dan menerima, dibuat tanda terima dan kita pelajari betul-betul secara baik seksama," tambah dia.
Politikus PDIP itu melanjutkan, Kemenkum HAM tak akan ragu menolak hasil KLB Demokrat Moeldoko tidak sesuai anggaran dasar dan rumah tangga. Tetapi, soal lain jika KLB itu sudah sesuai aturan.
"Kalau betul-betul itu tidak sesuai hukum, tidak sesuai AD/ART, kita mengambil keputusan itu. Tapi kalau sesuai bagaimana aku mengambil keputusannya lagi," ungkapnya.
"Tapi yakin dan percaya saja Pak Ben, apalagi tadi sudah di doakan tadi Amin, saya kira itu saja komentar saya," tutup Yasonna.
Baca juga:
Doa Kader Demokrat untuk Menkum HAM Yasonna di Tengah Rapat Komisi III DPR
Sidang Gugatan Jhoni Allen Vs AHY Digelar Hari Ini
Sidang Gugatan Jhoni Allen Kepada AHY Digelar Hari Ini PN Jakarta Pusat
DPD Demokrat Sumut Larang Warga Pakai Atribut Partai, Ancam Gugat ke Pengadilan
Menkum HAM: Kita akan Teliti Kelengkapan Dokumen KLB Demokrat Deli Serdang