Menkum HAM sarankan dua kubu Golkar gelar Munas bersama

Menurutnya, semakin cepat konflik internal Partai Golkar diselesaikan akan semakin baik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menyerahkan mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Golkar ke anggota partai berlambang beringin itu. Namun, Yasonna menilai, sebaiknya dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) bersama kedua kubu yang berselisih.

"Artinya, biar, kita serahkan lah kepada mekanisme internal mereka penyelesaiannya. Sebaiknya memang Munas bersama. Itu akan lebih baik diselesaikan seperti itu. Mekanisme itu sampai ke Munas kita serahkan kepada mereka," kata Yasonna di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (7/1).

Yasonna menegaskan, pemerintah yang diwakili Kemenkum HAM tidak memberikan batas waktu pelaksanaan Munas. Menurutnya, semakin cepat konflik internal Partai Golkar diselesaikan akan semakin baik.

"Enggak lah. Enggak ada batas waktu, terserah penyelesaian internalnya. Semakin cepat, semakin baik. Itu prinsip," imbuhnya.

Namun, diakui Yasonna, dirinya sudah membicarakan beberapa strategi penyelesaian konflik Partai Golkar bersama mantan Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

"Ada beberapa strategi yang sudah saya informal saya bicarakan kepada Pak Wapres tadi. Tapi biarlah nanti, ya. Ya nampaknya (Wapres) oke. Tampaknya oke," imbuh Yasonna.