Menteri Rini disebut mau gadai BUMN, politisi PDIP ini makin berang
"Dia itu pintar bersiasat melakukan proyek - proyek negara dengan membawa cita-cita Nawa Cita."
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding Menteri BUMN Rini Soemarno punya niat untuk memprivatisasi aset BUMN kepada asing. FITRA menyebut Rini ingin menggadai perbankan BUMN agar diberikan utang dari China.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang dikenal kerap mengkritik Rini Soemarno makin berang. Dia menyatakan, penjualan aset BUMN kepada asing sangat berbahaya. Sebab, lanjut dia, utang yang diajukan pemerintah kepada China akan dibayar oleh rakyat melalui pajak.
"Hal ini akan membahayakan, kalau sampai utang terus, maka rakyat yang menanggung utang tersebut. Kalau gagal bayar utang maka akan diserahkan ke negara, suntikan dari APBN sedangkan APBN berasal dari pajak rakyat," kata Masinton ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (23/9).
Menurutnya, langkah yang dipilih Rini justru menjauhkan dari visi misi Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam Nawa Cita. Padahal dalam Nawa Cita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan politik.
"Langkah Rini menjauhkan cita-cita program Nawa Cita. Dengan berutang ke China, masyarakat tak mandiri secara ekonomi tapi membebani. Apapun yang dilakukan BUMN bukan sebagai representatif rakyat," jelasnya.
"Apalagi negara sedang mengalami perlambatan ekonomi, utang luar negeri bertambah lagi. Itu baru utang ke BUMN belum ke PLN dan lembaga pemerintah lainnya. Perusahaan BUMN membiayai proyek dan infrastruktur itu tidak untuk rakyat kecil," ujarnya.
Selain itu, ia menilai, perjanjian utang antara Menteri Rini dengan pihak China menyalahi aturan lantaran tak lebih dahulu berkoordinasi dengan DPR. Atas hal itu, langkah yang dipilih Rini bermuatan motif pemaksaan dengan memakai program Nawa Cita.
"Dia juga belum berkonsultasi dengan DPR, yakni wakil rakyat. Hal ini seakan ada motif pemaksaan yang ditutupi program Nawa Cita dengan berutang ke China. Adapun proyek yang terkesan dipaksakan yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung," imbuhnya.
Langkah Rini yang melangkahi program Nawa Cita dan kewenangan DPR, menurut Masinton, sebagai bentuk sifat Rini yang pandai bersiasat di balik cita-cita Jokowi. "Dia itu pintar bersiasat melakukan proyek - proyek negara dengan membawa cita-cita Nawa Cita," pungkasnya.
Sebelumnya, Masinton yang paling kencang mendesak Rini mundur dari jabatannya. Belum lama ini, dia juga telah melaporkan Rini Soemarno ke KPK dengan dugaan gratifikasi dari Dirut Pelindo II RJ Lino.
Baca juga:
ESDM belum dapat pengajuan resmi Pertamina soal Blok Masela
Aroma tak sedap di balik utang Rp 42 Triliun Menteri Rini ke China
Fitra sebut Menteri Rini kelola BUMN demi kepentingan asing
Fitra tuding Menteri Rini punya skenario privatisasi BUMN ke asing
Pimpinan DPR sebut Menteri Rini tak bisa sekonyong-konyong jual BUMN
Fadjroel Rachman jadi komisaris BUMN, Fitra sebut jangan asal tunjuk
Utang ke China sampai gadai BUMN, Rini diminta koordinasi dengan DPR
-
Di mana pemakaman Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto dilaksanakan? Alm Bom Soerjanto dimakamkan dengan cara militer di pemakaman Al-Azhar Memorial, Karawang.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.