Mereka Yang Didepak Cak Imin dari Pengurus PKB
Anshori menduga, jajaran pengurus baru merupakan orang dekat Cak Imin. Dia mengatakan, ada pengurus rangkap jabatan. Beberapa pengurus DPP merupakan Ketua DPW PKB.
Struktur kepengurusan baru PKB menyingkirkan orang yang tidak sepaham Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyebut nama Anton Doni, Jon Ramadhan dan Ali Anshori. Ketiga nama itu mengisi kembali surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus namun terdepak.
Ali Anshori mengonfirmasi hal tersebut. Namun, dia membantah kerap berbeda pendapat dengan Cak Imin. Sebab mekanisme pengambilan keputusan sepenuhnya di level elite dan terbatas.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
-
Kapan Muktamar PKB di Bali diselenggarakan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Anshori menduga, jajaran pengurus baru merupakan orang dekat Cak Imin. Dia mengatakan, ada pengurus rangkap jabatan. Beberapa pengurus DPP merupakan Ketua DPW PKB.
"Ada banyak Ketua DPW PKB yang masuk jajaran DPP. Ketua DPW Jateng, Jatim, Jabar, Riau, Maluku. Rangkap Jabatan," kata Anshori kepada wartawan, Selasa (27/8).
Anshori menilai, Cak Imin tak memperhatikan pencapaian kadernya. Pengurus lama sudah bekerja maksimal. Termasuk membantu pemenangan partai saat Pemilu 2019. Pencapaian tersebut tidak menjadi rujukan penunjukan pengurus DPP periode 2019-2024.
"Pemilihan jabatan struktural itu tidak efektif, tidak menampilkan akomodasi terhadap kader yang punya jasa di masa lalu," ucapnya.
Sementara, Anton Doni salah satu pengurus lama yang lamarannya ditolak, mengaku ikhlas dengan keputusan Cak Imin. Menurutnya hal itu kewenangan Cak Imin sebagai mandataris tunggal.
"Sebagai kader, saya menerima keputusan tersebut, dan berharap pengurus baru dapat bekerja penuh semangat dalam membesarkan PKB," ucapnya.
Lukman Edy, mantan Sekretaris Jenderal PKB, menceritakan proses pengangkatan pengurus baru PKB periode 2019-2024. Lukman menyebut, pengurus lama diminta mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus baru bila ingin kembali berada di struktur DPP PKB.
Lukman menyebut surat tersebut beredar di internal PKB dua hari menjelang pengumuman pada Senin, 19 Agustus 2019. Berisi pernyataan kesanggupan untuk patuh dan tunduk terhadap kebijakan Ketua Umum sebagai mandataris tunggal Muktamar 2019. Serta, terdapat pernyataan jika tidak mampu dan dianggap tidak layak untuk menjalankan tugas sebagai pengurus, diminta kesediaan untuk diberhentikan.
Menurut Lukman, surat tersebut hanya sebagai formalitas. Sebab, dia mengungkap, ada dua ketua DPP lama dan dua wakil sekjen lama sudah mengisi form malah dicoret. Nama yang dia sebut adalah, Anton Doni, Jon Ramadhan, dan Ali Anshori. Bahkan, ada yang tidak mengisi formulir tersebut tetapi masuk kepengurusan baru.
Baca juga:
Eks Sekjen PKB Sebut Cak Imin Tak Pilih Lagi Pengurus Lama yang Suka Kritik
Tersingkir dari Kepengurusan DPP PKB, Lukman Edy akan Jadi 'Oposisi' Cak Imin
Pos Kementerian Ini Jadi Incaran Partai
Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy 'Menghilang' dari Jajaran DPP PKB
PKB: Pasal Dekopin di RUU Koperasi Langgar Asas Demokrasi dan Otonomi
PKB Umumkan Struktur DPP Periode 2019-2024
Menanti Pendatang Baru Koalisi Jokowi