Meutya Hafid Tekankan Partisipasi Perempuan Mengambil Keputusan dalam Demokrasi
"Berbagai peranan perempuan mendukung ketahanan demokrasi suatu negara, terutama dalam dinamika situasi geopolitik saat ini," ujar Meutya.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Meutya Hafid menutup gelaran Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/BDF) ke-12 di Bali, Jumat, yang secara total dihadiri oleh 461 delegasi dari 87 negara dan tujuh organisasi internasional.
Dalam pidato penutupan, anggota DPR perempuan itu kembali menekankan soal partisipasi dan peran perempuan khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi bagian penting dalam demokrasi.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Berbagai peranan perempuan mendukung ketahanan demokrasi suatu negara, terutama dalam dinamika situasi geopolitik saat ini," ujar Meutya.
Lebih lanjut ia menyebut bahwa ketahanan demokrasi itu diperlukan untuk menguatkan lembaga kenegaraan serta mempromosikan budaya inklusi sebagai prasyarat untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Meutya juga mengapresiasi beragam perspektif yang muncul selama forum yang digelar dua hari, 5-6 Desember 2019, itu berlangsung, terlebih dengan adanya panel khusus dengan pembicara empat menteri luar negeri perempuan dari Indonesia, Australia, Kenya, dan Namibia.
"Panel itu sejalan dengan SDGs dan upaya untuk menjaga keberlangsungan prinsip kesetaraan gender. Kita menjadi saksi munculnya berbagai perspektif dan pemikiran terhadap tantangan dalam menumbuhkan demokrasi inklusif dan bagaimana upaya untuk melewatinya," kata dia.
Sebelumnya, dalam pembukaan BDF ke-12 pada Kamis (5/12), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga menyoroti perihal demokrasi yang inklusif terkait kerapuhan suatu negara.
"Semakin inklusif sebuah negara, maka negara tersebut akan semakin tidak rapuh atau stabil. Oleh karenanya, proses demokrasi memerlukan partisipasi dan kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat," ujar Retno.
Baca juga:
DPR Minta Pemerintah Segera Rampungkan Harmonisasi RUU PDP
Wacana Aklamasi di Munas Golkar Dinilai Jalan Pintas Airlangga Potong Suara DPD II
Komisi I DPR Dorong Pendekatan Dialogis Selesaikan Konflik di Papua
Agenda Perdana Komisi I DPR Bakal Rapat Kerja dengan Menhan Prabowo
Komisi I DPR Janji Bakal Kritis, Termasuk ke Prabowo Subianto
Politisi Golkar Mantan Penyiar TV Meutya Hafid Dilantik Jadi Ketua Komisi I DPR