Meutya Hafid Usul Tidak Perlu Voting Tentukan Plt Ketum Golkar, Waketum Diminta Lakukan Musyawarah Mufakat
Rapat pleno penunjukan Plt ketua umum Golkar akan digelar pada Selasa (13/8).
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid menegaskan tidak perlu ada voting dalam penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum Golkar usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Meutya mengatakan, rapat pleno penunjukan Plt ketua umum Golkar akan digelar pada Selasa (13/8).
"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno yang rencana akan digelar pada Selasa," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/8).
Meutya meminta para wakil ketua umum Partai Golkar untuk duduk bersama dan bermusyawarah dalam menentukan Plt.
"Menyarankan para waketum untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk Plt Ketum, sehingga pleno dapat berjalan kondusif," ujar Meutya.
Kader Golkar Masih Terkejut Airlangga Mundur
Meutya menyebut seluruh kader Partai Golkar masih terkejut karena keputusan Airlangga untuk mundur. Sehingga diharapkan rapat pleno berjalan dengan baik.
"Kader masih terkaget dengan keputusan ketum, jangan dipaksa untuk voting. Mengingatkan menjaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," imbuh Meutya.
- Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran
- Aurelie Moeremans, Dari Model Berbakat hingga Aktris Layar Lebar, Perjalanan Penuh Lika-liku
- Potret Rumah Gubuk Berdinding Bambu Berlantai Tanah Milik Pria Beristri Dua, Tempat Tidurnya Bikin Salfok
- Pramono Anung Mundur dari Seskab, Istana Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Terjadi
- Pemerintah Beberkan Bukti Sektor Manufaktur Tetap Tangguh
Berita Terpopuler
-
Pramono Anung Mundur dari Seskab, Istana Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Terjadi
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah Bocorkan Rencana Jokowi Usai Purnatugas: Tidur Dua Minggu di Solo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah: Jokowi Ingin Pengasuh Pesantren Jaga Masa Transisi ke Pemerintahan Prabowo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024