Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Sejumlah kader Golkar mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub
Partai Golkar memastikan ada ancaman hukuman bagi kader yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Dorongan Munaslub itu untuk mengganti arah dukungan Golkar terkait calon presiden. Hal itu menjadi konsekuensi bagi kader yang tidak menjalankan keputusan partai bisa dipecat. Ia mencontohkan hal yang terjadi di Golkar pada Pemilu 2004 lalu."Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu."
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan, Minggu (16/7).
Firman mendesak Ketua Dewan Etik Golkar memproses kader yang tidak menjalankan keputusan Munas 2019 untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," kata Firman
Munas 2019 yang juga diperkuat dengan hasil keputusan Rapimnas telah memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik terkait pencalonan presiden. Firman menegaskan seluruh kader Golkar harus mengawali dan mengamankan keputusan itu.
Firman heran bila ada kader yang mengaku senior tidak taat aturan dan mekanisme organisasi. Pernyataan kader senior tersebut justru memunculkan kegaduhan.
"Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka ‘menari di atas genderang orang lain’, padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," tegas Firman.
DPP Golkar memegang penuh pernyataan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono bahwa tidak ada desakan Munaslub dari rekomendasi Dewan Pakar.
Firman curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
"Bagi yang kebelet ingin jadi Ketum Partai Golkar bersabar untuk mengikuti mekanisme partai yang sudah ada dan ini harus kita tegakkan dan kita hormati," tegas Firman.
Sejumlah tokoh senior Partai Golkar meminta menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, tidak akan ada Munaslub.
"Tidak ada, tidak akan ada," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
Airlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional. Keputusan rakernas itu adalah memberikan mandat penuh kepada Airlangga untuk menentukan siapa capres, cawapres, dan koalisi yang akan Golkar pilih untuk Pilpres 2024. "Kita sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai," jelasnya. Soal didesak segera mengumumkan capres, Airlangga mengatakan bahwa penentuan capres-cawapres perlu ada pembicaraan. Tidak bisa semena-mena didesak. "Ya desak aja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak," ujarnya.
