MPR Tugaskan Badan Pengkajian Lanjuti Wacana Amandemen UUD 1945
MPR membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini, juga menampik kesimpangsiuran terkait wacana amandemen UUD 45. Bamsoet berkata, MPR sadar keputusan terhadap wacana amandemen UUD 45 akan berimplikasi luar biasa terhadap perjalanan bangsa ke depan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan rekomendasi periode sebelumnya terkait wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR akan membentuk Badan Pengkajian untuk melakukan kajian terhadap wacana amandemen UUD 1945.
Badan pengkajian ini memiliki tugas untuk menyamakan persepsi fraksi-fraksi dan kelompok DPD.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Siapa yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 1955? Pada tahun 1955, Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Mayor Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-4.
"Pimpinan MPR akan menugaskan badan pengkajian MPR untuk menyamakan persepsi fraksi-fraksi yang ada dan kelompok DPD terhadap wacana amandemen terbatas UUD 45 dan melakukan kajian secepat mungkin," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).
Melalui Badan Pengkajian, MPR membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini, juga menampik kesimpangsiuran terkait wacana amandemen UUD 45. Bamsoet berkata, MPR sadar keputusan terhadap wacana amandemen UUD 45 akan berimplikasi luar biasa terhadap perjalanan bangsa ke depan
"Jadi tidak terlalu tepat kalau kita seolah digambarkan akan mengambil keputusan soal amandemen, belum karena kita akan secepat mungkin menimba dan menggali aspirasi masyarakat," kata politikus Golkar itu.
Rapat pimpinan MPR tersebut juga mengambil keputusan terkait pembagian tugas sepuluh pimpinan dan tiga badan. PDI Perjuangan akan mengemban tugas sebagai ketua Badan Pengkajian MPR yang akan melakukan kajian terhadap amandemen UUD 45.
Berikut pembagian tugas di MPR:
Koordinator umum: Bambang Soesatyo
Wakil Ketua Bidang Sosialisasi Empat Pilar: Ahmad Basarah
Wakil Ketua Bidang Penyerapan Aspirasi Masy dan Daerah: Lestari Murdijat
Wakil Ketua Bidang Pengkajian Ketatanegaraan: Syariefuddin Hasan
Wakil Ketua Bidang Penganggaran: Fadel Muhammad
Wakil Ketua Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan: Ahmad Muzani
Wakil Ketua Bidang Persidangan: Zulkifli Hasan
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara: Jazilul Fawaid
Wakil Ketua Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR: Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR: Arsul Sani
Ketua Badan Sosialisasi: Gerindra
Wakil Ketua: Nasdem, PKS, PAN, DPD
Ketua Badan Pengkajian: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, DPD, PPP, Demokrat
Ketua Badan Penganggaran: Golkar
Wakil Ketua: PKB, DPD, Gerindra, PDIP.
Baca juga:
Demokrat Sebut Hidupkan GBHN Bukan Alasan Mendasar untuk Amandemen UUD 45
Bamsoet Tegaskan Amandemen UUD Akan Diputuskan Tahun Ketiga MPR
Ketua MPR Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat Meski UUD 1945 Diamandemen
PDIP Nilai GBHN Dapat Selaraskan Visi Presiden dan Kepala Daerah
Kompak Ingin Hidupkan GBHN, PDIP dan Gerindra Dinilai Jalin Rekonsiliasi
Bentuk Tim Amandemen UUD '45, PKB Tak Ingin Presiden Tersandera GBHN