NasDem Dukung Pilkada Langsung Dievaluasi, Tapi Tidak Dikembalikan ke DPRD
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini mengatakan hal-hal yang harus dikoreksi terkait pilkada langsung seperti biaya politik yang mahal dan maraknya tindak pidana korupsi.
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menilai pelaksanaan pilkada langsung harus di evaluasi. Namun, menurutnya, evaluasi tidak harus membuat pilkada dikembalikan ke ranah DPRD.
"Tetapi kalau evaluasi itu mengembalikan pilkada langsung ke DPRD. selain setback, Pilkada oleh DPRD ini kan sudah berjalan berkali-kali, belasan kali di zaman Orde Baru, Kepala Daerah, Bupati, Wali kota, Gubernur itu dipilih oleh DPR," kata Saan pada wartawan, Rabu (20/11).
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana proses tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak? Berikut kami rangkum penjelasan kapan Pilkada serentak dilaksanakan, tahapan, manfaat, hingga tantangannya, bisa disimak.
Pilkada Lewat DPRD Kemunduran
Saan mengatakan pilkada langsung adalah evaluasi dari pilkada melalui DPRD. Maka dari itu, dia ingin pelaksanaan pilkada tidak berjalan mundur.
"Jadi, sekali lagi bahwa pilkada langsung itu adalah koreksi dan jawaban atas pilkada lewat DPRD yang selama orde baru itu di jalankan, itu satu," ungkapnya.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini mengatakan hal-hal yang harus dikoreksi terkait pilkada langsung seperti biaya politik yang mahal dan maraknya tindak pidana korupsi.
"Selama ini pidana terkait dengan pilkada yang dilakukan oleh calon termasuk soal money politik, itu ketika tetapkan sudah menjadi calon," ucapnya.
(mdk/ray)