NasDem Ingatkan Check and Balance jika Oposisi Masuk Pemerintahan
"Tetapi intinya, pemerintah harus tetap perlu dikoreksi dan tidak selalu benar. Jadi kota masih membutuhkan orang-orang yang mengkritisi dari luar pemerintahan," pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menanggapi potensi bergabungnya partai di luar koalisi pemerintah saat ini, jika Presiden Joko Widodo jadi melakukan reshuffle kabinet.
Menurutnya, keputusan reshuffle merupakan hak dari Presiden Joko Widodo. Walaupun sampai saat ini partai koalisi pemerintah belum pernah ada pembahasan resmi terkait reshuffle.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
"Karena kita belum pernah pak Jokowi merapatkan hal ini dengan partai koalisi. Tetapi apapun keputusan dari Presiden bagi NasDem akan tetap mendukungnya," ujar Ahmad Ali saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/7).
Namun, dia mengatakan selain dukungan terhadap pemerintahan Jokowi. NasDem pun tentu akan tetap memberikan masukan supaya check and balance tetap terjaga dalam menjaga demokrasi
"Hari ini partai koalisi sudah sekitar 73% kekuatan di DPR artinya itu sudah sangat mayoritas pertanyaannya apa yang urgent? Untuk hari ini kita menambah. Kalau kali semua partai diajak untuk bergabung bagaimana nantinya, walaupun dari NasDem sendiri tidak akan terganggu," tuturnya.
Oleh sebab itu, NasDem tetap akan memberikan masukan agar check and balance tetap terjaga. Karena sangat penting adanya keseimbangan dalam suatu negara. Terlebih, dia menilai tak ada kebutuhan yang mendesak untuk saat ini membuka reshuffle.
"Tetapi sekali lagi, hal itu ada di tangan Presiden Jokowi bukan ada di NasDem. Di tangan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintah yang kemudian mengetahui kebutuhan untuk kabinetnya," jelas dia.
Walaupun, dia menuturkan bahwa soal reshuffle adalah domain presiden. Namun jika NasDem ditanya sikapnya, maka check and balance harus tetap dijaga.
"Tetapi, sampai saat ini belum ada diskusi soal itu, begitupun dengan rencana partai non koalisi gabung bersama pemerintahan. Kami pun belum mendengar terdapat tanda masuknya partai yang ada di luar," jelasnya.
"Tetapi intinya, pemerintah harus tetap perlu dikoreksi dan tidak selalu benar. Jadi kota masih membutuhkan orang-orang yang mengkritisi dari luar pemerintahan," pungkasnya.
Baca juga:
PAN Punya Potensi Besar Ditarik Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Golkar dan NasDem Absen, Parpol Koalisi Jokowi Kumpul Rayakan HUT Hasto
Absen Pertemuan Sekjen Koalisi Jokowi, NasDem Bilang Bukan Forum Wajib
Tanpa Golkar dan NasDem, Elite Partai Koalisi Pemerintah Bertemu
Pengamat LIPI: Bukan Tak Mungkin Demokrat Gabung Pemerintah, Tapi Tak Masuk Kabinet
Sekjen PPP: Koalisi Pemerintah Tak Bahas Penambahan Anggota