Siap Jadi Oposisi, PDIP Akan Kritis pada Pemerintah tapi Tidak Destruktif
PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Mereka akan bersikap kritis kepada pemerintah.
PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Mereka akan bersikap kritis kepada pemerintah yang berkuasa.
Siap Jadi Oposisi, PDIP Akan Kritis pada Pemerintah tapi Tidak Destruktif
Pernyataan tersebut dikemukakan politisi senior PDIP Aria Bima, saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/5). "Soal posisi PDI Perjuangan ke depan, saat berada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan akan kritis tapi tidak destruktif," ujar Aria Bima.
Politisi asal Solo itu menyebut, meski akan bersikap kritis, namun
posisi PDIP di luar pemerintahan tetap loyal. Terutama pada hal-hal menyangkut persoalan ideologi, konstitusi, dan kepentingan rakyat.
"Kritis harus, tapi untuk persoalan ideologi, konstitusi, dan kepentingan rakyat, PDI Perjuangan harus loyal," tandasnya.
Lanjut Aria Bima, PDI Perjuangan tidak semata-mata akan apriori atas kebijakan dan program pemerintah.
Namun bagaimana mengawal proses mekanisme pemerintahan yang konstitusional, demokratis, dan bagaimana pemerintahan ke depan harus berjalan sesuai hükum dan adil untuk kepentingan rakyat.
"Kita tidak asal apriori, tapi bagaimana kita mengawal proses mekanisme pemerintahan yang konstitusional, demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat," ungkapnya.
Sikap kritis partai terhadap pemerintahan hasil Pilpres 2024 disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum lama ini.
Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga dibutuhkan check and balance. "
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (15/2).
