NasDem Usul Dana Pelatihan Prakerja Dialihkan untuk BLT Korban PHK
DPP Partai NasDem pun meminta agar pelatihan online bagi 5,6 juta warga dengan alokasi Rp1 juta dihentikan di tengah pandemi Covid-19.
Program pelatihan online dalam Kartu Prakerja yang diyakini pemerintah dapat membantu para pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) karena dampak penyebaran Corona terus menuai kritik.
DPP Partai NasDem pun meminta agar pelatihan online bagi 5,6 juta warga dengan alokasi Rp1 juta dihentikan di tengah pandemi Covid-19.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kapan Rapat Kerja Kearsipan Nasional di Kalimantan Timur akan dilaksanakan? Kemudian, agenda kedua adalah Rapat Kerja Kearsipan Nasional yang diikuti 2.500 orang dari seluruh Indonesia sekaligus ada pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), digelar di GOR Kadrie Oening Samarinda pada 27-31 Mei mendatang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Di mana kerja sama ini ditandatangani? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Kata Kerja Aktif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa subyek dalam kalimat melakukan aksi atau menjadi pelaku dari suatu perbuatan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Asosiasi ALB Kadin? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
"DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, (1/5).
Partai NasDem tetap memandang bahwa program Kartu Prakerja adalah program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah Covid-19. Namun demikian dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai NasDem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan (provider).
Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, kata dia, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazzard). Ali pun menyarankan agar program pelatihan daring diubah menjadi program bantuan langsung untuk mereka yang terdampak wabah Covid-19, terutama yang mengalami pemberhentian kerja.
Menurut dia, penghentian program pelatihan daring dapat memperbanyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat, yaitu dari 5,6 juta orang menjadi 8 juta orang.
"Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Corona," kata Ketua Fraksi NasDem DPR ini.
Ali mengatakan partainya juga meminta agar pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menjadi masalah ke depannya. Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya.
"Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," tuturnya.
NasDem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan.
"Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," ucapnya.
Baca juga:
Palsukan Data saat Daftar Kartu Prakerja Bentuk Pelanggaran Hukum
Cegah KKN, Komisi III DPR Minta PPATK dan BPK Awasi Mitra Kartu Prakerja
Pemerintah Pastikan Tak Akan Ubah Dana Pelatihan Prakerja Jadi Bantuan Sosial
DPR: Kartu Prakerja Hanya Ego Pemerintah Pusat Karena Jadi Janji Kampanye
Pecah Kongsi Koalisi Parpol Jokowi Gara-gara Pelatihan Online Rp5,6 T
Buruh: Rakyat Butuh Makan Bukan Pelatihan Online