Nasib Akom: Dicopot dari ketua DPR, terancam dipecat dari parlemen

Nasib Akom: Dicopot dari ketua DPR, terancam dipecat dari parlemen. Hubungan Ade Komarudin dan Setya Novanto memang dikenal tidak akrab. Keduanya sering berseberangan ketika Golkar masih dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical). Ade dan Novanto juga sempat 'duel' terbuka di Munaslub Golkar.

2016-11-25 06:03:00

Pergantian Ketua DPR

DPP Partai Golkar telah resmi mengirim surat pergantian ketua DPR. Setya Novanto bakal kembali menjabat sebagai ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

Setya Novanto sempat mundur jadi ketua DPR karena terjerat kasus 'Papa Minta Saham' pada Desember 2015 lalu. Namun merujuk pada putusan MK yang menyatakan bahwa rekaman 'Papa Minta Saham' ilegal, maka Golkar berdalih ingin mengembalikan nama baik Setya Novanto yang juga menjabat sebagai ketua umum Golkar.

"Saya melihat sudah ada surat dari DPP Golkar. Sudah saya cek dari DPP dan Fraksi Partai Golkar kemudian surat tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Agus menjelaskan, surat tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan DPR. Setelah pimpinan berembuk, hasil rapat itu akan dibawa ke rapat badan musyawarah disepakati.

"Setelah rapim hasilnya apa, disampaikan kepada bamus lalu paripurna sehingga tidak bisa diselesaikan ke bamus bisa kita laksanakan," jelasnya.

Hubungan Ade Komarudin dan Setya Novanto memang dikenal tidak akrab. Keduanya sering berseberangan ketika Golkar masih dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical). Ade dan Novanto juga sempat 'duel' terbuka di Munaslub Golkar. Hasilnya, Novanto terpilih sebagai orang nomor satu di Golkar.

Setelah kalah di Munaslub, Ade hampir dipastikan tersingkir dari pimpinan DPR. Terlebih, Novanto sudah membangun komunikasi politik dengan sejumlah ketum partai, termasuk Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, bahkan Presiden Joko Widodo. Hasilnya positif, PDIP setuju dengan niatan Novanto kembali jadi orang nomor satu di parlemen.

Tidak cuma disingkirkan dari ketua DPR, Ade Komarudin juga terancam dari anggota DPR. Setidaknya sudah ada dua kasus yang membelit Ade di parlemen. Dia telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dengan dua kasus sekaligus. Ade pun bisa terancam dipecat dari anggota DPR jika dalam pengusutan kasusnya terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi berat.

Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, pihaknya akan memanggil Ade Komarudin pada Senin (28/11) pekan depan. Pria yang akrab disapa Akom dilaporkan oleh empat orang anggota Baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.

Terkait kasus ini, empat orang anggota Baleg sudah dimintai keterangan beberapa hari lalu. MKD juga telah mengambil keterangan dari Badan Keahlian Dewan dan Kesekjenan hari ini.

"Hari Senin (28/11) kita akan panggil," kata Sudding di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Kamis (24/11).

Sudding menjelaskan, dari keterangan saksi, Akom memang tidak ada kewenangan untuk menunda pembahasan RUU Pertembakauan. RUU tersebut telah diharmonisasikan oleh Baleg, namun ditunda saat dibawa ke rapat pimpinan. Akibatnya, hingga kini rancangan tersebut belum diparipurnakan.

"Tidak ada kewenangan pimpinan untuk melakukan penundaan terhadap RUU yang sudah dilakukan pengharmonisaasian oleh Baleg dan itu implikasinya dianggap menghambat prolegnas apalagi RUU Pertembakauan masuk prolegnas prioritas. Sampai sekarang RUU ini belum dibawa ke paripurna," tegas Sudding.

Satu kasus lagi, Akom terbelit soal persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN dengan Komisi XI DPR tanpa sepengetahuan Komisi VI DPR yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu.

"Untuk kasus ini, kita sudah mendengarkan pihak ‎pengadu, anggota Komisi VI. Kemudian Senin (28/11) kita akan undang Menteri Keuangan dan menteri BUMN untuk didengar keterangannya, dan kemudian dari pihak Kesekjenan DPR," jelas Sudding.

Politisi Hanura ini belum bisa memastikan sanksi yang akan diberikan kepada Akom andai terbukti melanggar etika dewan. Dijelaskannya, MKD memiliki 3 jenis sanksi yang disesuaikan dengan kadar pelanggaran yang dilakukan, yakni ringan, sedang dan berat.

"Saya kira di MKD ada 3 sanksi. Ringan berupa teguran, sedang berupa pemberhentian yang dari pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) dan sanksi berat pemberhentian sebagai anggota DPR RI," pungkasnya.