Nurdin sebut ada bagi-bagi uang, KPK diminta pantau munas Golkar

Nurdin Halid dapat aduan jika ada calon ketum Golkar yang bagi-bagi duit ke pengurus daerah.

Petinggi Partai Golkar, Nurdin Halid mengumpulkan DPD I jelang Musyawarah Nasional (Munas) pada Rabu (17/2) kemarin. Dalam kesempatan itu, Nurdin mengungkapkan ada kandidat ketua umum Partai Golkar melakukan 'politik uang' ke pengurus Golkar di daerah-daerah.

Menangapi itu, Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mendorong penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkat pada April-Mie 2016 yang akan datang harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penyelidikan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK).

"Saya meminta KPK dan PPATK tegas tidak bicara saja mengenai adanya isu 'politik uang' dalam calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas yang akan datang," kata Doli ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (18/2).

Doli berharap, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Munas yang akan datang harus diisi dengan orang-orang yang bersih dalam permasalahan hukum.

"Munas Golkar harus yang berkualitas, yang berkualitas dengan tidak adanya 'politik uang'," kata Doli.

Doli meminta para bakal calon Ketum Golkar tidak melakukan pendekatan kepada DPD I dengan melakukan hal-hal yang tak sewajarnya untuk meminta dukungan kepada pemilik suara.

"Yang kedua teman-teman calon kandidat ini fokus dulu lah melaksanakan Munas lebih baik. Ada tiga yang harus dilakukan yang pertama pemulihan kader, yang kedua panitia penyelenggara, ketiga pesertanya," katanya.