Nurul Arifin: Jokowi belum jadi panglima di pemerintahan

"KMP menjegal itu sama sekali tidak kami lihat. KMP malah justru firm, yang kisruh justru dari KIH," kata Nurul.

Perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri terus bergulir. Sejauh ini, belum ada ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Politikus Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan sejauh ini kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami banyak kekisruhan. Hal itu disebabkan, lantaran tidak adanya kekompakan di dalam pemerintahan.

"Kami lihat sekarang sedang terjadi kekisruhan, kegalauan, banyak hal yang sepertinya tidak terintegrasi dalam pemerintahan Jokowi," kata Nurul dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan SCBD, di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/1).

Bahkan, Nurul menganggap untuk saat ini Indonesia belum memiliki panglima pemerintahan. Menurut dia, Jokowi hanya menjadi kepala pemerintahan. "Saya sebutnya presiden kepala pemerintahan belum jadi panglima di pemerintahan. Harusnya Jokowi confidence karena ada banyak dukungan ke Jokowi," ujarnya.

Padahal, dulunya banyak publik menduga dengan adanya Koalisi Merah Putih (KMP) pemerintahan Jokowi akan dijegal. Namun faktanya sampai sejauh ini Nurul menilai dari Koalisi Indonesia Hebat itu sendiri yang merusak jalannya pemerintahan.

"Kekisruhannya bukan karena kekuatan bahwa KMP menjegal itu sama sekali tidak kami lihat. KMP malah justru firm, yang kisruh justru dari keluarga KIH sendiri," tandasnya.

Baca juga:
Kisruh KPK-Polri, ini pesan Ridwan Kamil ke Jokowi
Mantan hakim MK sebut kisruh KPK-Polri cuma bisa diselesaikan Jokowi
Jokowi instruksikan perizinan 4 sektor ini jadi prioritas dalam PTSP
Ini 7 anggota tim independen buatan Jokowi untuk atasi KPK vs Polri
Presiden Jokowi diminta keluarkan Perppu sikapi kisruh KPK vs Polri
Anggota Kompolnas dipanggil Jokowi, masuk tim independen?
Jokowi: Kisruh KPK dan Polri ndak ngaruh ke investasi