OSO sindir kubu Ratu Hemas: Negarawan enggak begitu
OSO sindir kubu Ratu Hemas: Negarawan enggak begitu. Menurutnya, tidak perlu membangun komunikasi dengan kubu Hemas. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah mementingkan kepentingan warga yang telah memilih menjadi wakil daerah di DPD.
DPD kubu GKR Hemas tidak hadir dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) yang diadakan oleh ketua DPD baru, Oesman Sapta Odang (OSO) yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPD siang tadi (10/4). Menurut OSO, ketidak hadiran Hemas beserta jajarannya tidak perlu dirangkul lagi untuk datang ke rapat Panmus DPD.
"Itu enggak perlu dirangkul itu kewajiban kok. Dia (kubu Hemas) diutus oleh daerah untuk mengabdi kepada negara melalui lembaga, jadi enggak perlu harus dibujuk, negarawan enggak begitu," kata OSO, di ruang rapat DPD, di Gedung Nusantara III, Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/4).
Menurutnya, tidak perlu membangun komunikasi dengan kubu Hemas. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah mementingkan kepentingan warga yang telah memilih menjadi wakil daerah di DPD.
"Mau komunikasi apa coba, kalau rapat ya dateng aja. Jadi sudahlah, mari kita bersama menghargai pemilihan rakyat," ujarnya.
Terkait kisruh yang ada di DPD, OSO berharap, perdebatan ini segera diselesaikan. Serta jangan lagi orang yang sudah berbuat benar menjadi disalahkan.
"Jangan berdebat enggak karuan. Padahal ini lembaga tinggi negara yang bersih dan jangan lagi mendiskreditkan seolah-olah mereka-mereka ini yang benar menjadi berbuat salah. Cukuplah," tuturnya.
Walaupun sekarang DPD terkesan terbagi menjadi dua, OSO menolak jika DPD dibilang berkubu. Menurutnya DPD hanya ada satu.
"Kita enggak ada kubu enggak ada, salah, DPD cuma satu tidak ada kubu. Itu (Hemas) bukan kubu, itu pribadi jadi jangan campurkan antara instansi yang disebut lembaga tinggi negara DPD ya," ucapnya.
Baca juga:
Saling teriak ilegal, kubu OSO dan Hemas rapat Panmus di DPD
OSO tegaskan Ratu Hemas tak bisa ambil alih sidang paripurna DPD
Hemas & Farouk gelar rapat Panmus minta MA batalkan pelantikan OSO
Menkum HAM soal OSO: Ada yang mengatakan sah & ada juga yang protes
GPPI desak MA batalkan pelantikan OSO jadi ketua DPD
MA didesak batalkan pelantikan pimpinan DPD baru karena cacat hukum
Mangindaan sebut OSO beri sinyal bakal mundur dari Wakil Ketua MPR
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Kapan R.A.A Kusumadiningrat memimpin? Sebelumnya, R.A.A Kusumadiningrat sempat memerintah pada 1839-1886, dan memiliki jasa besar karena mampu membangun peradaban Galuh yang cukup luas.
-
Siapa yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa PDDT? Paiman Raharjo dilaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 45 Miliar. Harta kekayaan laki-laki yang kini menjadi Wakil Menteri Desa PDDT ini berupa tanah bangunan, 3 unit mobil, harta bergerak, kas dan setara kas, juga harta lain-lain.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.