PAN: Menteri Itu Pembantu Presiden, bukan Pembantu Calon Presiden
PAN: Menteri Itu Pembantu Presiden, bukan Pembantu Calon Presiden. Drajad memberikan contoh pelibatan menteri dalam kampanye di Australia. Dalam kasus itu menteri tidak bisa memisahkan kepentingan politik dan tugasnya.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menilai tidak seharusnya menteri kabinet kerja dilibatkan dalam kegiatan kampanye terbuka. Kata dia, jika menteri dilibatkan dalam kampanye menujukan akuntabilitas dan kualitas pemerintahan saat ini.
"Jadi jika menteri berkampanye terbuka, artinya memang kualitas akuntabilitas kabinet ini jelek," kata Drajad saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/3).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Drajad memberikan contoh pelibatan menteri dalam kampanye di Australia. Dalam kasus itu menteri tidak bisa memisahkan kepentingan politik dan tugasnya.
"Di Australia pada dekade 1990-an pernah ada menteri yang juga Wakil Kepala Negara bagian yang kehilangan jabatannya karena tidak bisa memisahkan tugas negara vs parpol. Menteri tersebut saat itu melakukan kunjungan kerja ke satu kota," ungkapnya.
"Sebelum kembali, dia mengunjungi kantor parpolnya dan melakukan pertemuan politik. Uang negara yang dihitung terpakai untuk kerja politiknya itu hanya AUD 150, atau sekitar Rp 1,5 juta. Pers dan rakyat memprotes. Menteri tersebut kehilangan jabatannya," sambungnya.
Karena itu, lanjut Drajad, seharusnya menteri tak perlu ikut berkampanye. Sebab, kata dia, rawan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan.
"Seharusnya memang menteri tetap fokus pada tugas negara. Mereka kan pembantu presiden. Bukan pembantu calon presiden. Pada saat kampanye terbuka, Pak Jokowi itu bukan sebagai presiden, tetapi sebagai calon presiden," ucapnya.
Diketahui, kampanye terbuka atau rapat umum Pilpres maupun Pemilu Legislatif dimulai Minggu (24/3). KPU telah merilis jadwal kampanye terbuka pasangan capres-cawapres. Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye terbuka perdana di Serang, Banten, Minggu (24/3) sore.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengatakan, kampanye sore nanti akan dihadiri massa dalam jumlah besar. Selain Banten, pihaknya akan membawa cawapres Ma'ruf Amin berkeliling ke berbagai daerah. Dalam agenda ini, pihaknya juga akan melibatkan para menteri Kabinet Kerja.
"Kami sudah rapat pleno, kita juga Insya Allah dari titik-titik yang ada, kita akan sapa tujuh kali, tapi tidak kita sendiri tapi banyaknya jurkamnas, termasuk menteri-menteri yang cuti untuk berkampanye," tegas Erick di Alun-alun Tangerang, Minggu (24/3).
Baca juga:
Fadli Zon Nilai Pelibatan Menteri di Kampanye Jokowi Timbulkan Konflik Kepentingan
BPN Ingatkan Menteri Tak Gunakan Fasilitas Negara Saat Kampanyekan Jokowi
TKN Andalkan Kepuasan Publik untuk Dongkrak Elektabilitas Jokowi
Survei Charta: Jokowi-Ma'ruf 53,6%, Prabowo-Sandiaga 35,4%, 11% Belum Memilih
Erick Thohir: Banyuwangi Adalah Salah Satu Jantung Kekuatan Jokowi
Golkar Usut Pembawa Bendera Partainya di Kampanye Prabowo Sandi