PAN Soal Jatah Menteri: Kami Hormati Fatsun dalam Berpolitik
Soal jatah menteri itu, PAN menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi kabar PAN ditawari kursi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menteri Perhubungan. Kewenangan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Tentang komposisi dan posisi PAN di kabinet setelah secara resmi PAN menjadi partai koalisi pemerintah. Hal itu telah menjadi kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi," ujar Viva kepada wartawan, Jumat (27/8).
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Mengapa Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi banyak berasal dari kader partai pendukung pemerintah? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
Viva mengatakan, PAN menghormati sopan santun dalam berpolitik. Soal jatah menteri itu, PAN menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo.
"PAN menghormati kewenangan khusus presiden sebagaimana termaktub di Pasal 17 UUD 1945. PAN menghormati fatsun berpolitik sehingga semuanya dikembalikan kepada kebijakan presiden," tegasnya.
Kata Viva, sejak Kongres PAN Tahun 2020, PAN telah mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Bahkan sejak pasca kongres PAN Februari 2020, PAN tetap mendukung kebijakan pemerintah, terutama untuk program pemberdayaan rakyat, kebijakan afirmasi ekonomi untuk UMKM, pendidikan dan kesehatan, serta semua program pemenuhan hak hidup rakyat," ucapnya.
Diketahui, kehadiran ketua umum Zulkifli Hasan di Istana saat Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pro pemerintah, Rabu (25/8) menegaskan arah koalisi partainya. Usai pertemuan, PAN menyatakan bergabung ke koalisi Jokowi.
"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga.
PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi. Dalam pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca juga:
PKS Harap Masuknya PAN Buat Pemerintah Lebih Fokus Kerja untuk Rakyat
PKB: Jatah Menteri untuk PAN Tergantung Kesepakatan dengan Jokowi
Politik Zig Zag PAN: Amien Rais Out, Zulkifli Hasan In
PSI Ingatkan PAN Tidak Main Dua Kaki
PAN Gabung Koalisi Jokowi Disebut Karena Sudah Tak Ada Amien Rais