Panggil BPKP, Pansus Pelindo telisik kontrak JICT dan Hutchinson

Namun rapat diskors karena Kepala BPKP tak membawa data yang lengkap.

Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka ‎menskorsing rapat dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana. Sebab Ardan dianggap belum siap memberikan keterangan dan data. Rapat dengan BPKP akan dilanjutkan Senin depan pukul 19.00 WIB.

"Sebetulnya kita sudah punya (data) ini kan kroscek juga, klarifikasi data-data yang ada dari BPKP. Ini banyak sekali. Kemudian itu dijadikan salah satu acuan terhadap konsensi untuk langkah-langkah lain di Pelindo II," kata Rieke di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Menurut Rieke yang tengah ditelusuri dalam BPKP ialah tiga surat yang pernah diminta oleh pihak Pelindo. Pertama mengenai pengadaan barang 2010. Lalu surat dari Dirut 2012 mengenai perpanjangan JICT. Kemudian surat 2014 mengenai perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchinson dan tentang poja.

Anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal juga menegaskan bahwa Ardan tak siap dan cenderung tak serius.

‎"Kita lihat sepertinya mereka tidak menyiapkan materi secara khusus. Jadi tadi dari kepala BPKP cenderung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita (Pansus) saja. Mengasumsikan kita ada materi, memang kita ada materi tapi tentu kita minta dari pihak BPKP untuk menyerahkan data-data baik surat permintaan hasil kajian dan tanggapan terhadap permintaan dari Pelindo II. Hari ini (BPKP) tidak siap," jelasnya.

‎‎Menurut Hekal, terkait surat perpanjangan Hutchinson dari BPKP, sudah ada saran dan temuan yang akan diverifikasi apakah sudah ditindaklanjuti BPKP atau tidak. Sebab menurutnya hal tersebur signifikan dari segi good coorporate goverment, ada peluang atau potensi kerugian negara.

"Ini kan auditor negara yang ditugaskan untuk BUMN, tentunya mereka harusnya memberikan signal-signal atau alarm pada hal-hal yang dianggap keliru," tuturnya.

Sedangkan topik yang sempat membuat panjang dalam pembahasan di rapat Pansus, ialah terkait ‎Quay Container Crane (QCC). Menurutnya dalam QCC terdapat kejanggalan yang diabaikan BPKP.

"Itu sebetulnya banyak bendera merah yang naik, tapi laporan itu dikembalikan kepada komisaris untuk komisaris menindak pada direksi. Memang pada saat diaudit itu proses pelelangannya belum selesai. Tapi bahwa terus kemudian selesai dan tadi saya juga menanggapi kelihatannya masukan dari BPKP tidak ada yang diindahkan, barang itu tetap jalan, BPKP tak ada tanggapan soal itu. Itu kita sangat menyayangkan itu sudah kelihatan kemungkinan terjadi suatu kesalahan tapi tak ada tanggapan serius," terangnya.

‎Dalam rapat yang dilakukan pada masa reses ini, hanya dihadiri 4 perwakilan fraksi dan 7 anggota Pansus. Beberapa di antaranya yaitu Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, Wakil Ketua Pansus Teguh Juwarno, Fraksi PDIP Sukur Nababan, Junimart Girsang, Irmadi Lubis, Fraksi Gerindra Mohamad Hekal, dan Fraksi PPP Mukhlisin.