Panitia Munaslub ibaratkan uang Rp 1 M seperti sumbangan 17 Agustus
"Jadi sekali lagi kami menegaskan, kami bukan melawan KPK," kata Agun.
Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, terkait uang setoran Rp 1 miliar bagi para caketum Golkar bukan sebuah gratifikasi. Namun demikian, dia menghargai warning KPK tentang gratifikasi dalam syarat setor Rp 1 miliar buat caketum Golkar.
"Jadi sekali lagi kami menegaskan, kami bukan melawan KPK. Kami hargai dan kami hormati KPK. Yang diminta itu hanya mewaspadai dan hati-hati, karena kandidat dan voters itu banyak yang merupakan penyelenggara negara. Jangan sampai kena gratifikasi," ujar Agun di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/5).
Agun menegaskan, para pejabat dan penyelenggara negara yang menjadi kandidat atau bahkan pemilih dalam Munaslub Golkar nanti, seharusnya tidak lagi dilihat sebagai pejabat. Melainkan sebagai kader Golkar yang harus taat pada keputusan partai.
"Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu nggak ada urusannya. Dia kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub," ujar Agun.
Agun mengaku, pada prinsipnya panitia Mubaslub Golkar ingin menerapkan clean and good governance yang transparan, partisipatif, dan semua kader terlibat serta terukur.
Untuk itu, Agun memberikan gambaran bahwa sebenarnya Munaslub Golkar ini tak ada bedanya dengan acara 17 Agustusan di tingkat RT/RW, sehingga semua biayanya dibuat setransparan mungkin dan dijadikan iuran swadaya bagi para kadernya yang ikut berpartisipasi.
"Money Politics kan ada niat jahat. Sementara ini bukan money politics, ini cost politics. Yakni biaya yang dikeluarkan atas sebuah program yang kita rancang. Kayak mau kendurian tujuh belas agustusan gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya kan. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga ngambil keputusan," ujar Agun.
"Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya. Nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan Rp 1 miliar," terang dia.
Baca juga:
Munaslub harus diaudit, KPK punya sasaran tembak di Golkar
Golkar melawan KPK soal sumbangan caketum Rp 1 M?
Hajriyanto sebut Priyo pernah tantang mundur menteri era Soeharto
Golkar putuskan sumbangan caketum tetap jalan, malahan tanpa limit
JK ngaku tak tahu ada iuran Rp 1 miliar dari caketum Golkar
Gaya caketum Golkar saat mendaftar, bawa istri hingga ustaz
Setnov diwakafkan istri, Mahyudin siap jual rumah demi takhta Golkar
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.