Pansus angket KPK tak pernah bahas isu Golkar mau tarik anggota
Pansus angket KPK tak pernah bahas isu Golkar mau tarik anggota. Pansus tengah merancang rumusan rekomendasi akhir. Jika dalam waktu dekat KPK masih mangkir datang ke DPR, maka rekomendasi akhir akan dibuat tanpa ada konfirmasi.
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mengatakan pihaknya belum membahas wacana Fraksi Golkar menarik kadernya dari keanggotaan. Eddy menyebut Pansus masih bekerja sampai merumuskan rekomendasi akhir.
"Kita di pansus angket masih bekerja sebagaimana biasa, sedangkan isu yang disampaikan tentang Golkar yang akan menarik anggota dan lain-lain belum dibahas di pansus," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Saat ini, Pansus tengah merancang rumusan rekomendasi akhir. Jika dalam waktu dekat KPK masih mangkir datang ke DPR, maka rekomendasi akhir akan dibuat tanpa ada konfirmasi.
Dia menyebut proses di Pansus bisa selesai pada 1 Februari 2018. "Dan kebetulan masalah Pansus Angket tinggal perumusan rekomendasi dan rencananya 1 Februari, pansus sudah selesai," ujarnya.
Eddy menolak membocorkan isi rumusan rekomendasi akhir Pansus. Dia hanya menyebut, rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan objek penyelidikan Pansus. Rekomendasi Pansus diklaim
"Hanya ada tambahan-tambahan sih. Karena ini kan masih bergulir terus. Namanya informasi kan masuk-masuk, ditambahkan. Cuma kemarin tim perumus sudah merumuskan," ungkapnya.
Disinggung salah satu isi rekomendasi mengenai wacana revisi UU KPK, Eddy mengaku harus membahasnya bersama pimpinan DPR.
Politikus PDIP ini mengklaim rekomendasi Pansus mengarah pada penguatan lembaga KPK, semisal menambah kewenangan penyadapan. Dia berharap rekomendasi Pansus bisa membuat KPK lebih tegas, kuat dan bekerja sesuai koridor hukum.
"Enggak dikurangi, dikuatkan termasuk penyadapan, kan itu belum ada. Memang harus ada rekomendasi tentang penyadapan supaya kuat dan mempunyai kekuatan hukum," paparnya
Baca juga:
Besok, Golkar rapat bahas ketua DPR dan Pansus Angket KPK
ICW sebut DPR 'gergaji' KPK lewat Hak Angket
Pansus Angket, hubungan panas KPK & DPR di 2017
Manuver Golkar di bawah pimpinan Airlangga dalam Pansus KPK
Golkar buka kemungkinan keluar dari pansus hak angket KPK di DPR