Partai Berkarya Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Partai Berkarya menyatakan menolak kenaikan ambang batas parlemen di angka 5 persen yang sebelumnya 4 persen. Saat ini, revisi Undang-Undang Pemilu tengah dibahas di DPR yang di antaranya membahas angka ambang batas.
Partai Berkarya menyatakan menolak kenaikan ambang batas parlemen di angka 5 persen yang sebelumnya 4 persen. Saat ini, revisi Undang-Undang Pemilu tengah dibahas di DPR yang di antaranya membahas angka ambang batas.
"Menolak rumusan perubahan UU tersebut utamanya pasal yang mengatur tentang parlemen threshold berjenjang 5% (pusat) 4% (provinsi) 3% (kabupaten kota) suara nasional, pengecilan jumlah kursi dan perbanyak dapil," kata Sekjen Partai Berkarya Badarrudin Andi Picunang, Kamis (28/1).
-
Bagaimana cara PPP berjuang agar lolos Parlementary Threshold? PPP tidak akan diam dan berjuang melalui MK. "Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK," kata Amir.
-
Siapa yang mendukung pelaksanaan putusan penghapusan parliamentary threshold di Pemilu 2024? Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Ma’mun Murod Al-Barbasy mengatakan, seharusnya MK bisa lebih cepat meminta penerapan putusan penghapusan parliamentary threshold sebesar 4%. Bukan malah mengundurnya di Pemilu 2029.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Di mana PTPS bertugas selama Pemilu? PTPS adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.
-
Kapan putusan MK soal penghapusan parliamentary threshold seharusnya diterapkan? Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus parliamentary threshold 4 persen seharusnya dilaksanakan pada Pemilu 2024.
Dia melanjutkan, perubahan dan evaluasi UU Pemilu baiknya dilakukan lima tahun sekali. Dia bilang, UU Pemilu dibuat untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Bukan pula untuk kepentingan partai partai tertentu.
"Kalau memang terpaksa harus diubah maka pasal pasal yang mengebiri partai partai baru dan partai kecil ditiadakan," ujarnya.
Dia menambahkan, partai partai yang terbukti melakukan korupsi uang negara atau kadernya yang jadi tahanan KPK agar di diskualifikasi pada daerah pemilihannya. Atau partainya tidak diikutkan dalam pemilu, minimal satu kali pemilu.
Selain itu, Badaruddin meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar pembahasan perubahan Uu pemilu ditangguhkan dan fokus pada permasalahan yang mendesak. "Seperti penanganan pandemi Covid-19, pendidikan, kesehatan dan ekonomi," katanya.
Dia juga meminta DPR RI mendengar dan menerima masukan dari semua yang berkepentingan dalam uu pemilu tersebut. Serta melibatkan partai partai non parlemen bila pembahasan dilanjutkan.
"Dan mengutamakan demokrasi yang memihak kepada rakyat dalam bingkai NKRI," pungkasnya.
Baca juga:
Gelora: Ambang Batas Parlemen 4% Saja Hanguskan 15,6 Juta Suara Rakyat
UU Pemilu Diubah Lagi, Siapa Berkepentingan?
Perludem Ingatkan Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Hanya Fokus Ambang Batas
PAN Ingin Angka Batas Parlemen dan Ambang Batas Capres 4%
Ingin Capres Alternatif, PKB Minta Ambang Batas Capres 10-20 Persen
RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Ambang Batas Capres 20 Persen