PBB setuju anggota DPR yang mau maju pilkada harus mundur

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Jurhum Lamtong mengatakan ada dua hasil rapat pleno pertama yang digelar oleh PBB.

2015-07-11 21:25:00

Pilkada Serentak

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Jurhum Lamtong mengatakan ada dua hasil rapat pleno pertama yang digelar oleh PBB yaitu terkait persoalan tingkat regulasi KPU dan persoalan syarat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan anggota DPR di pilkada.

"Berkenaan rapat pleno pertama beragendakan pilkada serentak 2015. Bahwa di samping persoalan di tingkat regulasi KPU, ada juga syarat yang diputuskan MK soal calon, yaitu anggota DPR yang jadi calon wajib mengundurkan diri. Kemudian terpidana yang bisa menjadi calon kepala daerah," ujar Jurhum saat jumpa pers di DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (11/7).

Menurutnya, hal ini wajib dibahas mengingat telah diatur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan telah diturunkan dalam aturan PBB agar rekrutmen dilakukan dari bawah.

"Kami akan lakukan cepat final hari ini, karena hari-hari terus berjalan proses itu, negosiasi antar partai dan pasangan," imbuhnya.

Mengingat pasal dalam UU No 8 terkait ketentuan yang mendaftarkan adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) akan tetapi SK harus dari DPP PBB dalam memutuskan final rekrutmen pada tingkat cabang.

"Begitu juga bupati dan gubernur. Pimpinan pusat hanya mengeluarkan SK saja," tutup Jurhum.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/dan)

PKB soal Pilgub Lewat DPRD: Bukan Bajak Hak Rakyat, Tapi Kekuasaan Tertinggi Diserahkan ke Perwakilannya

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

kepala daerah dipilih dprd 1 tahun yang lalu

Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.

PKB 1 tahun yang lalu

PBB Ingatkan Kader Jadi Anggota DPRD Peka Terhadap Isu Rakyat, Bukan Cuma Pelengkap Pemerintahan

Anggota dewan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif, baik dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun legislasi.

Partai Bulan Bintang 1 tahun yang lalu

PBB Ingatkan Kader Jadi Anggota DPRD Peka Terhadap Isu Rakyat, Bukan Cuma Pelengkap Pemerintahan

Anggota dewan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif, baik dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun legislasi.

Partai Bulan Bintang 1 tahun yang lalu

MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

mk kabulkan gugatan 1 tahun yang lalu

Pengamat Politik Nilai DPR Manuver Tunda Sahkan RUU Pilkada Demi Mengecoh Masyarakat

DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.

RUU Pilkada 1 tahun yang lalu

PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

hak angket Pemilu 2024 1 tahun yang lalu

Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada 1 tahun yang lalu

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

PKS 1 tahun yang lalu

Istana Hormati Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada

Dia enggan berkomentar soal DPR yang menolak untuk mengakomodasi putusan MK.

Putusan MK 1 tahun yang lalu

Anggota DPRD Maju Pilkada Harus Mundur dari Jabatannya, Ini Penjelasannya

Kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.

Pilkada 2024 1 tahun yang lalu

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

PPP 1 tahun yang lalu

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Hak Angket 1 tahun yang lalu