PDIP Balas Sentil Dudung: Beliau jadi Kasad Lebih Banyak Urus Anaknya yang Tak Lolos Akmil

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI. 

Hasto menilai Dudung tak mengetahui kondisi di lapangan, lantaran Dudung saat menjabat sebagai Kasad terlalu sibuk mengurusi anaknya yang tak lolos seleksi Akmil.

"Pak Dudung sebenarnya harusnya tahu tetapi ketika beliau menjadi Kasad itu kan lebih banyak mengurus anaknya yang enggak lolos kemudian terjadi perdebatan dengan Pak Andika," kata Hasto, saat diwawancarai di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2). 

"Sehingga Pak Dudung sampai lupa persoalan yang ada di lapangan karena lebih mengurus anaknya bisa lolos di akmil saat itu," sambung dia. 

merdeka.com

Sebelumnya, Dudung menilai pernyataan Megawati adalah tuduhan TNI tidak netral sangat tendensius. Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu. Dudung lalu mempertanyakan Megawati yang tidak menyinggung soal ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Jadi, pernyataan bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," kata Dudung di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).

Hal ini terkait Kepala BIN Daerah atau Kabinda Papua Barat pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN) yang dicopot usai heboh pakta integritas untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Kemarin enggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ujarnya.

"Pernyataan tentang kabinda itu salah satu, itu darimana itu? Dari BIN kan? Harusnya bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya, ya. Saya yakin TNI-Polri gak usah takut," 

tambahnya

merdeka.com

Ucapan Dudung menanggapi Megawati yang mewanti-wanti aparat penegak hukum Polri dan TNI jangan sampai mengintervensi masyarakat dalam urusan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.