PDIP & Gerindra hadap-hadapan soal revisi Undang-undang KPK
Isu revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi sorotan.
Array(mdk/dan)
Isu revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi sorotan.
Array(mdk/dan)
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).
Pasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.
Pasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.
Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah didukung koalisi besar yakni Gerindra, Demokrat, NasDem dan PKS.
Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Secara garis besar, Gerindra dan PDIP sama-sama unggul di enam kategori wilayah
Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.
MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.
Berlian justru mengingatkan konsekuensi dari sikap KPK yang belum juga menyerahkan SPDP kepada para tersangka.
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
PDIP mengklaim memiliki sejumlah kader yang mumpuni diusung di Pilgub Jatim.
Gerindra mengeklaim terjadi penambahan suara ke tiga partai politik lain di dapil Aceh I yaitu ke PDI Perjuangan (PDIP), PKS, dan PKB.