PDIP jadikan 6 kemenangan pilkada momentum kebangkitan di Sulsel
"Sebelumnya juga tidak ada anggota DPR dari Sulsel tapi sekarang sudah ada."
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangi 6 dari 11 pilkada serentak di kabupaten/kota Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Desember 2015 silam.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengharapkan, para kader partai di Sulsel dapat menjadikan hasil tersebut sebagai momentum menuju pelaksanaan pilkada 2017 dan 2018.
“Hasil pilkada 2015 menjadi modal yang baik untuk melakukan konsolidasi dan untuk terus melakukan proses institusionalisasi kepartaian," ujar Hasto saat menyampaikan sambutan di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Jumat (19/2) lewat siaran pers.
"Sebelumnya juga tidak ada anggota DPR dari Sulsel tapi sekarang sudah ada. Ini memberi harapan bagi PDIP,” ucap Hasto yang didampingi Ketua PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH, Ketua DPP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andreas Pareira dan Ketua DPP Bidang Kesehatan dan Anak, Sri Rahayu.
Untuk itu, lanjut Hasto, PDIP terus mencermati dinamika yang berkembang di Sulsel dan PDIP siap untuk bekerjasama dengan partai politik lain dalam menyambut Pilkada Gubernur Sulsel 2018 mendatang.
“Kami mencermati dinamika yang berkembang dan siap bekerjasama dengan parpol lain. PDIP ingin Pilgub Sulsel bagi mereka yang punya pemikiran yang senapas dengan perjuangan PDIP," kata Hasto.
"Proses akan terus berjalan dan PDIP melakukan institusionalisasi kepartaian sehingga sehingga saat pilkada tiba, calon yang disaring mengakar dan dianggap mampu beri perubahan bagi Sulsel dan menjadi pusat di Indonesia Timur,” imbuhnya.
Hasto menjelaskan, PDIP menyiapkan calon pemimpin di daerah dengan menggelar sekolah partai untuk kader PDIP. “Saat pilgub 2018, maka rakyat yang akan menjadi hakim tertinggi,” jelas Hasto.
Mantan anggota DPR ini juga mengatakan Rakerda dalam rangka momentum HUT Partai ke-43 ini juga digelar sebagai otokritik partai dalam menjalankan program kerakyatan. Dengan demikian pada pemilu selanjutnya, PDIP menjadi partai pemenang pemilu di Sulsel.
Tak lupa Hasto juga memberikan apresiasi kepada pengurus DPD PDIP Sulsel yang makin baik hasil kerjanya. “PDIP Sulsel menunjukkan kedisiplinannya, mesin partai terus bergerak, menunjukkan roh seluruh spirit PDIP di bumi Angin Mamiri,” kata Hasto.
Meskipun partai besar, kata Hasto, PDIP tidak mampu jalan sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu hal yang menjadi bukti keseriusan PDIP Sulsel dalam mewujudkan cita-cita ini adalah, hadirnya beberapa pengurus partai lain dalam Rakerda PDIP Sulsel.
“Dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, berdikari, PDIP tidak bisa berjalan sendiri, makanya hadir tokoh Golkar dan Hanura di Rakerda ini,” tambahnya.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Baca juga:
Politikus PDIP sebut SBY pernah takut KPK jadi lembaga superbody
Ketua PDIP sebut Menko Darmin tidak salahkan pemerintahan SBY
PDIP ngotot revisi UU KPK karena Jokowi tidak tegas menolak
PDIP bisa maklumi LGBT, perlu diedukasi bukan dimusuhi
PDIP tak gubris banyak masyarakat tolak revisi UU KPK