PDIP: Jakarta tidak layak dipimpin orang tidak punya pengalaman
Mereka mengklaim, publik menilai Ahok-Djarot cukup menguasai persoalan dan program kerja untuk Jakarta ketimbang para pesaingnya. Hal itu terlihat dari hasil survei Poltracking Indonesia terkait pengetahuan dan performa debat tiga calon pemimpin Jakarta.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait mengatakan, Jakarta tidak layak dipimpin calon gubernur tidak memiliki pengalaman di ibu kota. Menurutnya, pasangan nomor urut 2, Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat sudah teruji bisa mengatasi masalah Jakarta dengan berbagai program mereka miliki.
"Kita ini bangsa besar, Jakarta tidak layak dipertaruhkan untuk orang yang tidak punya track record jelas. Tiba-tiba bisa nguasain masalah tidak bisa," kata Maruarar di Hotel Oria, Gondangdia, Jakarta, Kamis (19/1).
Pria akrab disapa Ara ini mengklaim, publik menilai Ahok-Djarot cukup menguasai persoalan dan program kerja untuk Jakarta ketimbang para pesaingnya. Hal itu terlihat dari hasil survei Poltracking Indonesia terkait pengetahuan dan performa debat tiga calon pemimpin Jakarta.
"Kalau bicara penguasaan masalah, program kerja 34 persen tinggi sekali. Rakyatnya enggak sabar menunggu yang ngerti masalah, bagaimana ngatasin macet, ngatasin banjir, kemiskinan. Djarot track recordnya jelas, di Blitar, pernah jadi anggota DPR. Ahok jelas dari Belitung Timur, anggota DPR jelas," ujarnya.
Sebelumnya, debat perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan pada (13/9) lalu. Sebelum debat digelar, lembaga survei Poltracking Indonesia melakukan riset soal pengetahuan dan performa debat 3 calon pemimpin Jakarta. Survei itu dilakukan pada mulai tanggal 9 sampai 13 Januari 2017.
Poltracking mengambil 3 indikator penilaian terkait performa debat para pasangan calon, yakni cara berkomunikasi, penguasaan masalah dan program kerja. Hasilnya, warga Jakarta menilai performa terbaik dalam berkomunikasi saat debat diberikan ke pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan 30,88 persen, sementara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Slyviana Murni mendapat angka 23,38 persen, dan pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat berada diurutan kedua dengan 27,38 persen.
"Publik menilai performa terbaik pasangan calon gubernur-wakil gubernur dalam hal cara berkomunikasi adalah Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno," kata Direktur Poltracking Indonesia, Hanta Yuda.
Dalam hal penguasaan masalah, publik lebih memilih pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai yang terbaik dengan suara 39,00 persen. Angka ini jauh mengungguli ketimbang dua pesaingnya di mana Anies-Sandiaga mengantongi suara 20,63 untuk penguasaan masalah dan 23,88 untuk program kerja.
Sedangkan, penilaian bagi jagoan Demokrat, PKB, PAN dan PPP terkait penguasaan masalah hanya sekitar 19,63 dan pemaparan program kerja sekitar 20,88 persen. "Terkait penguasaan masalah dan program kerja adalah pasangan Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat," terangnya.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kenapa PDIP ingin membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dugaan kecurangan Pilpres 2024? Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
-
Siapa yang akan diajukan PDIP sebagai saksi dalam gugatan ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Siapa yang menunjuk anggota PKD Pemilu? Anggota Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Pemilu 2024 memiliki masa kerja selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari proses perekrutan hingga setelah pelaksanaan pemilu selesai.
Baca juga:
Unggul survei Polmark, Anies-Sandi janji tetap utamakan warga DKI
Timses sebut pendukung Ahok-Djarot merupakan pemilih rasional
Pembelaan Roy Suryo dan Agus saat Sylvi tersandung dugaan korupsi
Salah tingkahnya Dewi Persik ketemu Ahok, dari curhat jadi menggoda
Salat Jumat berjemaah di Petamburan, Agus diteriaki warga